#isvan, medan
Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena memilih Kota Medan sebagai Pencanangan Integrasi Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN. Tentunya ini sebagai langkah awal Pemko Medan dalam penataan data dan sistem informasi kepegawaian guna mewujudkan one system one data.
Setelah pencanangan ini dilakukan, orang nomor satu di Pemko Medan ini berharap agar BKN tidak meninggalkan Pemko Medan. Sebab, ungkapnya, berdasarkan pengalaman selama ini, beberapa kali pencanangan dilakukan akhirnya Pemko Medan berjalan sendiri dan tidak ada yang memandu lagi.“Jadi, kami berharap BKN tetap mendampingi kami sampai sistem benar-benar berjalan dengan baik dan lancar. Bukan hanya di lingkungan Pemko Medan, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Bobby Nasution dalam Pencanangan SIMPEG dengan SIASN BKN di Balai Kota Medan, Jumat (29/7/2022).
Dihadiri Plt Kepala BKN Dr Ir Bima Haria Wibisana MSIS, Deputi SINKA BKN Suharmen SKOM MSi, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Dr Janry HUP Simanungkalit SSI MSi, Plt Kepala BKD dan PSDM Kota Medan Sutan Tolang Lubis, Kepala Cabang Utama PT Taspen Medan Subagyo SE MM, Distributor Head I Sumatera Bank Mandiri Taspen Tiara serta pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution selanjutnya sangat mendukung dilakukannya pencanangan tersebut. Apalagi Medan merupakan kota pertama menerapkan Integrasi SIMPEG dengan SIASN BKN.
Dikatakannya, tujuan pencanangan dilakukan sebagai upaya perubahan di bidang kepegawaian dalam menyikapi perkembangan zaman saat ini. Salah satu perubahan yang dilakukan yakni sumber daya manusia (SDM). Artinya, bilangnya, SDM setiap waktu harus terus ditingkatkan. Tentunya peningkatan yang dilakukan harus berdasarkan data yang benar dan akurat. Sebab, pendataan yang benar dan akurat dapat dipertanggungjawabkan. “Tidak ada keputusan maupun kebijakan yang salah. Yang ada basis datanya yang tidak akurat. Itu sebabnya pengambilan keputusan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik yang dibutuhkan masyarakat maupun dibutuhkan oleh SDM di lingkungan Pemko Medan,” ungkapnya. ***
