Sabtu, 20 October 2018

Buntut Aksi Bentrok Pro Kontra Jokowi di DPRDSU

Pemuda Muhammadiyah Sesalkan Tindakan Refresif Polisi


#jams, medan

Pemuda Muhammadiyah menyesalkan dan mengecam tindakan kepolisian dalam melakukan pengamanan aksi mahasiswa yang berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, hingga terlibat bentrok dengan massa pendukung pemerintahan Jokowi. Pemuda Muhammadiyah meminta kepolisian agar bertindak adil dalam melakukan pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat.

"Selaku ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, saya mengecam dan menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh polisi terhadap aksi aliansi mahasiswa se Kota Medan hari ini di DPRD Sumut,"kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Meda, Eka Putra Zakran Nasution dalam siaran persnya diterima wartawan, kamis.

Sejatinya, lanjut Eka, polisi mengawal aksi dengan baik. Bukan malah membenturkan kelompok mahasiswa dengan kelompok lain atau melakukan tindakan-tindakan represif terhadap mahasiswa. 

"Mereka itukan alat negara (polisi), Ya semestinya melindungi donk, bukan memukul atau mengintimidasi. Kita harapkan kejadian ini tidak terulang kembali sebelum makin menimbulkan kebencian masyarakat terhadap kepolisian,"katanya.

menurut dia,sepanjang tidak anarkis maka tidak ada alasan  untuk membubarkan aksi. "Karena menyampaikan aspirasi di muka umum itu adalah hak dan dilindungi oleh undang-undang. Paling tidak mereka (Mahasiswa) kan sudah memberi tahu bahwa mereka akan turun aksi. Nah disitulah peran dan fungsi polisi untuk mengawal dan melindungi agar aksi berjalan tertib dan damai, bukan malah membubarkan dengan sepihak begitu,"katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Husni Mubarok. Dia menegaskan Kapoldasu dan Kapolresta Medan harus bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya yang memukul mahasiswa saat aksi di depan kantor DPRD Sumut. 

"Polri itu tugasnya melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memusihi atau merusuhi rakyat. Melaksnakan aksi atau demo itu kan dijamin oleh undang-undang, menuntut keadilan atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Jdi wajar kalau mahasiswa melakukan aksi, inilah kegelisahan kita sebagai anak bangsa.         

"Kita minta kepada Kapoldasu dan kapolresta untuk mengusut tuntas kepada oknum anggota polri yang memukul mahasiswa tersebut dan harus dilakukan secara trasnparan, kalau tdk dilaksanakan kita minta kapolri untuk mencopot kapoldasu dan kapolresta medan karena diduga mencedereai demokrasi dan melanggar kode etik Kepolisian,"imbuhnya.

Kata Husni,  mahasiswa mengkritisi itu karena ada sebabnya. Sebab sejatinya jika pemerintah dikritisi mahasiswa maka pemerintah menerima masukan tersebut dan mengeveluasi kebijakannya.

"Sekali lagi kami harapkan kepada pihak kepolisian kembalilah kepada jati diri anda sebagai polisi sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang sebagaimana tugas dan fungsi polisi sesungguhnya. Masih banyak masalah bangsa ini yang harus diselaikan. Kita juga berharap pihak kepolisian tidak memposisikan diri sebagai alat kepentingan bagi penguasa akan tetapi adalah profesional. ***