Sabtu, 22 September 2018

Tangani Anak dan Perempuan Terlantar

Pola Koordinasi masih Lemah


#amelia, medan
Aktivis perlindungan anak dari berbagai organisasi di Medan mendesak pemerintah Kota Medan mengintensifkan pola koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan anak dan perempuan terlantar.

Desakan ini disampaikan sejumlah aktivis perlindungan anak yang mengadakan diskusi dengan sejumlah organisasi seperti Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), SOS Childrens Village Medan, PPA Sahabat Kota, Sakti Peksos Kemensos, P2TP2A Sumut dan Dinas P3APM Medan, Rabu petang (12/9/2018).

Diskusi ini bermula dari pengaduan seorang pedagang asongan ke kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pekan lalu, atas peristiwa yang menimpa rekannya sesame pedagang Rio Rita Amalia Bakara (45). Rio mengalami mengalami kecelakaan sekira pukul 22.00 Wib di kawasan Simalingkar B pekan lalu (4/9), karena becak bermotor yang ditumpanginya menabrak batu besar dan terbalik.

“Mereka tidak seluruhnya penduduk Medan, mereka dari berbagai daerah dan disinilah pentingnya pemerintah menyadari letak geografisnya sebagai tujuan kaum urban, maka penting tersedia pola penanganan kasus emergency khususnya anak dan perempuan karena kasus ini bukanlah yang pertama dan tidak satu-satunya” ujar Misran Lubis, Koordinator Jaringan Perlindungan Anak (JPA) Sumut dalam diskusi kasus tersebut.

Sementara T. Muhammad Razali, dari SOS Childrens Village Medan menyinggung lemahnya pola koordinasi antar dinas terkait dalam kasus tersebut. Menurutnya, antar dinas kelihatan saling lempar masalah sehingga masalah yang ada tidak tertangani semestinya. “Kita mendengar ada dibentuk P2TP2A dan di setiap kecamatan ada Satgas namun, fungsi lembaga itu hanya dalam kertas saja. Mereka bukan menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah” sebutnya seraya menyoroti kinerja dinas terkait yang lebih banyak pada teori-teori, bukan pada aspek peningkatan kinerja pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekedar mengingatkan, peristiwa yang menimpa Rio ini, menyebabkan kepalanya membentur batu besar. Tak hanya itu, ia juga mengalami luka di bagian kepala, kaki kanan dan tangannya cedera, sehingga tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, warga membawanya ke RSU USU untuk mendapatkan penanganan. Namun, korban yang tidak memiliki kartu BPJS dan identitas diri ini akhirnya berstatus pasien umum.

Setelah pihak PKPA menjenguk korban diketahui ibu tiga orang anak ini ternyata tidak memiliki identitas penduduk Medan. Sontak, PKPA berkoordinasi untuk penanganan medis dan biayanya dengan Dinas Sosial Medan, termasuk nasib ketiga anaknya yang terlantar pasca ibunya mengalami kecelakaan. Apalagi, salah satu anaknya berkebutuhan khusus.***