Selasa, 21 November 2017

Suara rakyat kecil:

Upaya Setnov Melawan KPK Identik Dagelan Politik Kotor


#bcw-sumut

Langkah hukum yang dilakukan kuasa hukum Ketua DPR RI Setnov seperti yang disajikan sejumlah media sudah menjadi konsumsi publik di Tanah Air, yang tidak luput mendapat sorotan miring dari berbagai elemen masyarakat termasuk masyarakat kecil, terkecuali  pihak elit politil pro KKN dengan sebutan politik kotor yang gerah dengan kiprah KPK.

Salah satu elemen masyarakat adalah Lembaga BCW Binjai Sumatera Utara yang menaruh sikap prihatin terhadap langkah itu yang dinyatakan sebagai tindakan kalap akibat sandungan Hukum yang begitu memalukan menyusul kelakuan terakhir dalam kasus PMS (Papa Minta Saham), serta kasus-kasus lain dimana Setnov bisa lolos dari jeratan hukum.

Lolosnya petinggi DPR RI ini dari semua tindak prilakunya yang sempat berurusan dengan Hukum, kita mensinyalir ada dugaan terindikasi dugaan kolusi dalam proses hukumnya, karena dengan banyaknya hamba Hukum mulai dari oknum Ketua pengadilan, pengadilan tinggi, dan Kejaksaan bahkan sampai pada tingkat ketua MK, yang terjerat Hukum, bukan tidak mungkin lolosnya Setnov dari semua indikasi dan sangkaan itu malalui oknum-oknum hamba hukum seperti itu.

Sebagai orang kecil, tentu kita punya naluri dan daya nalar tersendiri melihat dan mendengar apa yang dipertontonkan   para oknum elit politik kotor. Baik melalui media TV, media cetak dan lainnya, semua menjadi jelas apa yang diinginkan para elit politik kotor yang gerah dengan kinerja KPK. Hanya, karena suara itu itu dari rakyat kecil, maka tak pernah didengar, maka kemudian, ke’keblingeran para elit kotor tidak terkontrol lagi.

Dalam pandangan Gito Affandy, bukan sekali  para Pimpinan dan Penyidik KPK dihabisi bahkan berulangkali setiap KPK menyenggol elit politik kotor yang suka menggadaikan kepantingan rakyat menjadi kepentingan pribadi dan kelompoknya, seperti misalnya peristiwa Cecak versus Buaya dan Kasus lain untuk membidik KPK.

Dan sudah terbukti pihak-pihak yang gerah dengan sentuhan tangan KPK terpaksa mencari kasus dan kelemahan pemimpin dan penyidik KPK dalam konteks lain diluar kinerja KPK. Contoh kecil, mantan Ketua KPK Abraham yang terjegal karena kasus kecil tentang status Kependudukan (KK), bahwa indikasi pidana ini, sangat tidak patut untuk dibesar besarkan yang bertujuan untuk menghabisinya.

Dan benarkah  semua itu untuk penegakan Hukum? Dan mana Hukum itu? jika Abraham Samad tidak mundur dari jabatan Pimpinan KPK, maka kasus kependudukan itu akan berdampak  lain. Dan inilah  dagelan politik kotor itu dengan versi kelemahan KPK diluar konteks KPK.

Kembali kepada kasus Setnov, kita cukup terpanggil untuk berjihad demi pembelaan terhadap KPK karena KPK terbukti bersih dalam memberantas korupsi dibanding jajaran MK, MA, JAKSA AGUNG, POLRI, LEGISLATIF apalagi Eksekutifnya, yang pada umumnya banyak tersandung hukum KKN karena gawenya KPK.

Nah  adakah  jajaran KPK tersandung hukum KKN dalam melaksanakan tugasnya? Maka dengan itu, mana yang patut dihabisi atau dibersihkan? Sadarlah para elit-elit kotor, berbenah dirilah sebelum rakyat membenahimu secara paksa dan memalukanmu. Rakyat kayaknya tidak semua bodoh dan bisa dibodoh bodohi dengan dagelan musang berbulu ayam.***