Kamis, 2 July 2020

Setelah Kebakaran Tahun Lalu

Dispendasu Mengaku Tak Punya Uang Sewa Kantor


# jack, medan

Kantor Dinas Pendapatan Sumatera Utara (Dispendasu) terbakar 21 November 2015 lalu. Sejak saat itu, seluruh aktifitas perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) itu dipindahkan ke Kantor Badan Diklat yang berlokasi di Helvetia. Hal ini terpaksa dilakukan Dispendasu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Untuk sementara waktu kami terpaksa menumpang, karena kantor yang terbakar beberapa waktu lalu sudah tidak dapat dipergunakan lagi,“ujar Kepala Dispendasu, Rajali saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Sumut, Senin (15/02/2016) kemarin.

Rajali mengatakan meminjam kantor Badan Balai Diklat merupakan sebuah keterpaksaan. Sebab, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk menyewa kantor sementara. “Sudah kami cari informasi, biaya sewa kantor itu mencapai Rp2 Miliar pertahun. Hal ini juga sudah disampaikan ke Pak Plt Gubsu, menumpang kantor Badan Balai Diklat merupakan salah satu masukan beliau,“paparnya.

Selain itu, Rajali juga berharap atau meminta dukungan dari kalangan DPRD Sumut agar usulan pengajuan anggaran untuk membangun kantor baru Dispendasu disetujui.

Sebab, usulan pengajuan anggaran pembangunan kantor baru Dispendasu yang disetujui hanya Rp50 Miliar dari usulan awal Rp120 Miliar. “Kami berharap di P-APBD 2016 kekurangan anggarannya dapat ditambah, agar tidak perlu tender lagi tahun depan. Sistem pekerjaannya multi years (tahun jamak),“sebutnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Affan mempertanyakan bagaimana situasi kondisi perkantoran Dispendasu pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Menurutnya, Dispendasu perlu menyurati Pimpinan DPRD Sumut mengenai keberadaan kantor baru. Mengenai adanya usulan pembangunan kantor baru, Politisi PDIP itu mengaku akan dibahas lebih lanjut ketika pengajuan KUA – PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2016. “Kalau kemampuan keuangan daerah cukup, nanti akan kita perjuangkan penambahan anggarannya. Bagaimana itu bisa terealiasi, ketika Dispendasu saja tidak mampu memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan,“pungkasnya. ***