Senin, 6 July 2020

Pemko Binjai Sambut Positif Perpres Nomor 64 Tahun 2020


#eka-malinda, binjai

Sekdako Binjai M. Mahfullah P. Daulay, S.STP. M.AP dalam video conference di ruang kerjanya menyambut positif rencana BPJS menjadikan Binjai di Sumut sebagai salah satu pilot project penerapan Perpres 64/2020. Kamis, 04 Juni 2020

"Kami menyambut positif dan akan mendalami salah satu regulasi yang akan kami persiapkan nantinya dan mohon perhatian agar kami bisa menjalankannya" ujarnya.

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan dr. Sari Quratulayni, AAK mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. "Besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yaitu Rp. 160.000,00 untuk kelas I, Rp. 110.000,00 untuk kelas II, Rp. 42.000,00 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp. 80.000,00 untuk kelas I, Rp. 51.000,00 untuk kelas II dan Rp. 42.000,00 untuk kelas III.

"Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp. 150.000,00 untuk kelas I, Rp. 100.000,00 untuk kelas II dan Rp. 42.000,00 untuk kelas III" tutur dr. Sari

Sebagai wujud perhatian & kepedulian Pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat maka menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III tahun 2020 dimana iuran peserta tetap dibayarkan Rp. 25.500,00 sisanya Rp. 16.500,00 diberikan bantuan iuran oleh Pemerintah.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Binjai Thomas Hamonangan mengatakan sebagai upaya mendukung tanggap covid 19 pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaanya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan. "Sisa tunggakan apabila masih ada akan diberi kelonggaran pelunasan sampi dengan tahun 2021 agar status kepesertaanya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus" ujarnya.