Rabu, 22 January 2020

Pemko Binjai Launching Grand Design Kependudukan


#eka-malinda, binjai

Wali kota Binjai, H.M.Idaham melaunching Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) kota Binjai tahun 2019 di Aula Pemko Binjai, Rabu (18/12/2019)

Turut hadir, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sumut Prof Drs. Heru Santoso, BKKBN Provinsi Sumut Siti Kusyiah Ginting, mewakili Kadis PPKB Provinsi Sumut Laura Ance Sinaga, Ketua TP PKK Kota Binjai Hj. Lisa Andriani M Idaham, Kadis PPKB Kota Binjai Drg Lilik Rosdewati.

Mengawali acara, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Prov. Sumut, Prof. Drs. Heru Santosa menjelaskan GPDK merupakan arahan kegiatan dalam tahapan 5 tahunan pembangunan kependudukan sampai dengan tahun 2040. "Visi GDPK itu untuk tercapainya penduduk yang terkendali, peningkatan kualitas penduduk sebagai modal pembangunan untuk tercapainya kota cerdas layak huni dan berdaya saing", jelas Heru.

"Saya mewakili Dinas PPKB Provinsi mengucapkan terimakasih atas launchingnya GDPK di kota Binjai ini. Saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2018 hanya ada 3 kabupaten/kota yang baru punya GDPK yaitu Medan, Labuhan Batu Utara dan Padang Sidempuan. Dan pada tahun 2019 ini kota Binjai adalah kota yang ke 9 yang telah menetapkan GDPK" jelas Kabid Pengendalian Penduduk Dinas PPKB Provinsi Sumut, Laura Ance Sinaga.

Laura juga menambahkan bahwa saat ini kota Binjai sedang berada pada posisi bonus demografi yakni kondisi jumlah usia produktif lebih tinggi dibanding yang tidak produktif. "Ini merupakan hal positif yang harus dipertahankan, karena tidak semua kabupaten/kota memiliki bonus demografi ini hanya kota Medan, Binjai, dan Padang Sidempuan yang memiliki, sehingga kita perlu GDPK", sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, wali kota Binjai H.M.Idaham mengatakan sudah sewajarnya Pemko Binjai merumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, yakni dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan kota Binjai (GDPK) tahun 2015-2040 yang akan segera di launching. "Dengan adanya GDPK ini, selain diperlakukan sebagai arah bagi kebijakan Kependudukan di masa depan, juga diharapkan dapat sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) kota Binjai", jelas Idaham. ***