Jumat, 10 July 2020

MABMI Desak Baju Melayu jadi Seragam Resmi


# jack, medan
Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) mendesak pemerintah Sumatera Utara untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengesahkan pakaian adat Melayu sebagai salah satu seragam resmi di Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Ketua Umum PB MABMI Sumut, Dato Seri H Syamsul Arifin saat bertemu dengan para pimpinan DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (13/11).

Menurut mantan Gubernur Sumatera Utara tersebut, desakan ini akan menjadi salah satu isu utama yang akan mereka serukan dalam Musyawarah Besar (Mubes) PB MABMI Sumut pada 14 November 2015 mendatang. "Kami berharap pemerintah mengeluarkan Perda yang mengatur pemakaian pakaian adat sesuai daerah masing-masing minimal sekali dalam seminggu," katanya. Menurut Syamsul, kebijakan seperti ini sangat penting sebagai salah satu wujud penghargaan masyarakat kepada adat istiadatnya masing-masing.
Dalam urusan ini, Sumatera Utara menurutnya sudah ketinggalan dari beberapa daerah lain yang sudah menerapkan kebijakan yang sama. "Jakarta sudah lama menerapkan hari mengenakan baju Betawi sekali dalam seminggu, kita harusnya malu dengan mereka," ujarnya.

Selain desakan mengenai pemakaian baju adat minimal sekali dalam  seminggu, MABMI Sumut menurut Syamsul juga akan menyerukan beberapa isu lain yang diharapkan mendapat perhatian dari Pemerintah yakni pemberdayaan UKM masyarakat dan penghijauan pesisir pantai. Kedua isu terakhir ini menurutnya sangat penting mengingat saat ini masyarakat Sumut kerap terganggu dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Bahkan keberhasilan Pilkada Serentak 2015 menurutnya juga sangat ditentukan oleh kondisi kesejahteraan masyarakat. "Kalau masyarakat tidak sejahtera, ini yang membuat mereka bisa dibeli dalam setiap perhelatan politik," ungkapnya.

Khusus mengenai penghijauan, Mantan Bupati Langkat ini mengaku hal ini menjadi salah satu agenda yang mendesak untuk dilakukan sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Kerusakan mangrove menurutnya sudah masuk dalam tingkat yang sangat parah sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat nelayan. "Tidak ada mangrove maka otomatis tidak ada tempat berkembang biak ikan  yang merupakan mata pencaharian utama nelayan. Masyarakat Melayu sangat membutuhkan itu," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Syamsul Arifin didampingi oleh sejumlah panitia Mubes MABMI Sumut seperti DR Takari, Syahril Tambuse, Fadlu Al Khoridin, Ajrin, Tati dan Khairul Muslim. Sedangkan DPRD Sumut diwakili oleh unsur pimpinan seperti Ruben Tarigan, HT Milwan, Wagirin Arman, Syah Affandin. "Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi gagasan dari MABMI Sumut dan  semoga Mubesnya berjalan dengan lancar," kata Ruben Tarigan. ***