Minggu, 12 July 2020

Lelang Jabatan Pemprovsu? Ah Teori!


“Pengangkatan dan penempatan pejabat ASN harus sesuai dengan UU No 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melahirkan pejabat-pejabat berkompeten, integritas dan jujur untuk mengisi jabatan yang ada”. Gubsu HT Erry Nuradi

Lelang jabatan menjadi topik perbincangan yang hangat, tidak hanya di kalangan ASN tapi juga masyarakat Sumatera Utara, sejak tahun 2016 hingga pertengahan Februari 2017. Beragam harapan mencuat seiring komitmen dari penguasa daerah ini untuk merekrut ASN yang berkualitas, ber¬di¬dikasi tinggi dan mem¬punyai karakter baik. Apalagi, Gubsu Tengku Erry berulangkali menyatakan, UU ASN membuat hak prerogatifnya mengangkat dan memberhentikan pejabat eselon II terpangkas.

"Sekarang sudah ada UU ASN. Semuanya ada aturan tidak bisa seenak saya saja mengangkat pejabat karena harus mendapat persetujuan KASN (Komisi ASN, red)," ujarnya dalam suatu kesempatan di Medan.

Keseriusan itu diperkuat pula dari pernyataan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut mengawal pelaksanaan proses lelang jabatan, bersama sejumlah institusi lainnya, termasuk Ombudsman. Pihak KPK memantau proses lelang jabatan di Pemprovsu mulai dari pendaftaran hingga pemutusan akhirnya. Gubsu dan pihak panitia seleksi (pansel) juga diimbau untuk mengumumkan secara terbuka tiga calon pejabat di masing-masing jabatan yang dilelang secara terbuka itu.

Beragam pernyataan itu sontak menimbulkan harapan baru akan sosok pejabat eselon II yang ideal, sehingga hasil karya nyatanya bisa dinikmati rakyat. Betapa tidak, selama ini rumor jual-beli jabatan di kalangan pemerintahan, termasuk pangkat “Naga Bonar”, kerap menghantui benak masyarakat. Hal itu diperparah dengan pernyataan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho saat bersaksi di persidangan kasusnya dengan menyebutkan Wakil Gubsu, HT Erry Nuradi dan Surya Paloh selaku Pendiri sekaligus Ketua Partai NasDem meminta jatah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar 25%. Artinya, bila hal itu benar terjadi, kapabilitas pimpinan SKPD layak diragukan karena diangkat berdasarkan “pesanan” oknum penguasa.

Hanya saja, harapan itu pupus seiring berjalannya proses lelang jabatan jilid II ini. Di awal pelaksanaannya, pihak Pemprovsu gencar menginformasikannya kepada masyarakat. Tercatat 164 peserta bakal bertarung untuk mengisi formasi 19 jabatan eselon II yang masih kosong. Adrenalin masyarakat mulai terpicu, terutama saat diumumkan hasil tes administrasi, sejumlah peserta lelang jabatan berguguran.

Harapan baru untuk perbaikan di masa mendatang semakin mengembang. Masyarakat tak peduli, meski tim pansel tetap meloloskan peserta yang memiliki basic keilmuan jurusan peternakan mengincar jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Padahal, Dinas TPH kerap bersentuhan secara langsung dengan rakyat. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Gubsu Erry di akhir tahun 2016 yang ingin menempatkan sosok pimpinan SKPD sesuai dengan basic keilmuannya.

Petaka mulai menghampiri beberapa hari menjelang dilakukan tes Psikometri. Nama OK Hendry tiba-tiba muncul setelah menghilang dari deretan peserta yang lulus tes administrasi. Rumor yang beredar, protes pejabat dimaksud ke Komisi ASN di Jakarta soal masa pensiunnya diterima, sehingga pihak pansel menganulir keputusannya untuk tidak meluluskan OK Hendry. Kecurigaan mulai membuncah di benak masyarakat. Umumnya, mengaitkan track record OK Hendry yang lama bertugas di jajaran Pemkab Sergai setelah sempat berkarir di Pemkab Deliserdang. Spekulasi bermunculan, salah satunya dengan menyebutkan sosok ini sudah diplot “penguasa” untuk menduduki posisi sebagai Kepala Inspektorat.

Ternyata, hal itu terbukti. Selasa (28/2/2017) siang, OK Hendry bersama dua peserta lelang jabatan lainnya resmi dilantik sebagai Kepala Inspektorat Sumut. Masyarakat tersadar, beragam janji perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia di jajaran eselon II melalui UU ASN masih sebatas retorika. Semangat untuk menanti pejabat berkualitas seketika berganti menjadi ajang pembenaran masyarakat yang telah menebak calon pilihan penguasa.

Tak bisa dipungkiri, potret buram proses lelang jabatan eselon II perdana yang digelar pihak Pemprovsu di tahun 2016 terjadi lagi. Gencar dipublikasikan di awal proses lelang, namun tim pansel bungkam di akhirnya. Ironis memang bila UU ASN yang menjadi dasar pelaksanaan lelang jabatan seakan hanya tameng untuk memuluskan kepentingan pribadi. Wajar bila saat ini masyarakat mulai skeptis saat disinggung mengenai proses lelang jabatan di jajaran Pemprovsu. Lelang jabatan Pemprovsu? Ah teori!*** (Wolf)

Foto Ilustrasi. Net