Selasa, 21 November 2017

KPK Apresiasi Pemko Medan Fasilitasi WorkShop


#wasgo medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemko Medan karena telah memfasilitasi digelarnya Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan . Sebab, kegiatan ini merupakan salah satu mandat yang diberikan Undang-Undang  kepada Lembaga Anti Rasuah Indonesia dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
Apresiasi ini disampaikan langsung penasehat KPK Budi Santoso ketika menghadiri Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan gelombang kedua di Balai Kota Medan, Kamis (19/10). Untuk gelombang kedua ini, pesertanya berasal  12 kota/kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.
“Apresiasi setinggi-tingginya kita sampaikan kepada Pemko Medan yang telah memfasilitasi digelarnya Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan. Kita harapkan kegiatan ini dapat memabntu masing-masing daerah yang mengikutinya dalam upaya terjadinya trindak pidana korupsi,” kata Busi Santoso.
Dikatakan Budi,  ada 5 mandat yang diberikan UU kepada KPK dalam menjalan tugasnya. Adapun kelima  mandat itu meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Dari kelima mandat tersebut, tugas penindakan yang selama ini paling mencuat di tengah masyarakat.
Padahal 4 tugas lagi, jelas Budi, tidak kalah pentingnya dari tugas penindakan yang dilaksanakan KPK dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.  Seperti Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan yang tengah dilaksanakan ini bilang Budi, merupakan gabungan dari tiga tugas KPK dalam koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah).
“Korsupgah ini sangat penting  dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, penindakan yang selama ini kita lakukan secara terus menerus tidak  efektif mencegah terjadinya korupsi. Untuk itulah  tugas penindakan harus dibarengi dengan pencegahan,” ungkap saja.
Sebelumnya Wali kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekda Kota Medan itu H Syaiful Bahri Lubis menjelaskan, Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan ini digelar sebagai salah satu bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas  Tim Korsupgah KPK. Dikatakannya, aplikasi ini akan terus  dikembangkan dan disempurnakan sebagai salah satu alat bantu mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang semakin baik.
“Melalui workshop ini, saya berharap semoga seluruh peserta memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dari sisi perencanaan dan penganggaran,” harap Sekda.
Workshop gelombang kedua ini diikuti 12  Kepala Bappeda yang berasal dari  Kota  Tebing Tinggi (Sumut) serta 11 kabupaten  dari Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Marowali Utara, Donggala, Parigi Moutong, Morowali, Sigi, Tolitoli, Buol, Banggai Banggai kepulauan, Banggai Laut dan Poso.***

TEKS FOTO: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Penasehatnya bernama Budi Santoso mengapresiasi Pemko Medan karena telah memfasilitasi digelarnya Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan gelombang kedua di Balai Kota Medan, Kamis (19/10/2017).