Kamis, 2 July 2020

DPRDSU Protes, Kemenhub RI Ambil-alih Jembatan Timbang

Rp25 M PAD Sumut dari Sektor Jembatan Timbang “Dikuras” Pusat


# jack, medan

Komisi C DPRD Sumut memprotes keras sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub (Kemeneterian Perhubungan) yang akan mengambil-alih pengelolaan 13 jembatan timbang yang ada di Sumut terhitung sejak Oktober 2016, sehingga sedikitnya Rp25 miliar/tahun PAD (pendapatan asli daerah) dari jembatan timbang akan “dikuras” habis pemerintah pusat. Untuk menyikapinya, Pempropsu dan DPRD Sumut harus melakukan perlawanan dengan menuntut pembatalan UU No23/2014 tentang “pengambil-alihan” pengelolaan jembatan timbang ini.

Hal itu ditegaskan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, Hanafiah Harahap, SH, Effendi Napitupulu, Muhri Fauzi Hafiz, Muslim Simbolon, Astrayuda Bangun, Fanatona Waruwu, Sutrisno Pangaribuan, Arota Lase, Jubel Tambunan, Ebenezer Sitorus, Novitasari dalam rapat dengar pendapat dengan Plt Kadishub (Dinas Perhubungan) Sumut Darwin Purba didampingi sejumlah stafnya, Selasa (2/2) di DPRD Sumut.  “Kita siap mempelopori penuntutan pembatalan UU No23/2014 tentang pengambil-alihan pengelolaan seluruh jembatan timbang yang ada di daerah ini ke pemerintah pusat, karena semangat UU tersebut sangat bertentangan dengan UU No22/2012 tentang Otda (otonomi daerah). Pemberlakuan UU No23 itu akan menimbulkan masalah baru, karena sedikitnya Rp25 miliar/tahun yang kita peroleh PAD dari sektor jembatan timbang, akan dikuasai pemerintah pusat,” tandas Zeira dan Muslim.

Ditambahkan Hanafiah, perlawanan yang akan dilakukan bukan dalam bentuk makar, tapi melalui tindakan hukum dengan  melakukan judicial review (peninjauan kembali) atau uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi) terhadap UU No23/2014 yang condong kepada penerapan sentralistik (semua kembali ke pemerintah pusat) dengan mengabaikan UU Otda. “Kita harus melawan melalui regulasi yang ada, agar PAD yang selama ini kita peroleh dari sektor jembatan timbang tidak hilang diraup seluruhnya oleh pemerintah pusat,” ujar Muslim yang dari awal pembahasan UU tersebut sudah merasa curiga, karena hasil jembatan timbang tidak lagi dimasukkan ke retribusi daerah, tapi seluruhnya diambil-alih pemerintah pusat.

Berkaitan dengan itu, Hanafiah, Effendi Napitupulu dan Jubel Tambunan mendorong Dishubsu untuk melakukan gerak-cepat melakukan pembatalan UU tersebut. “Kita harus bisa mencontoh Propinsi Kepri (Kepulauan Riau) yang berhasil mencari celah dalam pengelolaan Pelabuhan dari tangan PT Pelindo dengan mendirikan BUMD Pelabuhan, sehingga bisa meraup PAD dari sektor Pelabuhan,” ujar mereka.

Menurut Sutrisno Pangaribuan, jika Pempropsu tidak bisa menyakinkan pemerintah pusat untuk merevisi UU No23 tersebut, dipastikan Sumut akan kehilangan PAD yang begitu besar, sebab selain dari sektor jembatan timbang, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga mengambil-alih seluruh terminal. “Artinya, sekarang kewenangan daerah perlahan-lahan ditarik kembali ke pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kadishub Sumut Darwin Purba mengatakan, adapun ke 13 jembatan timbang yang akan diambil-alih pengelolaannya oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan diberlakukan Oktober 2016 ini masing-masing,  Jembatan Timbang Tamora I, II, Gebang, Pal XI di Kota Pinang, Jembatan Timbang Sabungan, P Awan, Mambang Muda, D Estate, Simpang Runding, Simpang Dua, Dolok Merangir dan Sibolangit. ***