Selasa, 21 November 2017

Buka Seminar Informasi Aktual "Media Massa VS Media Sosial

Good Governance, Selaras Good Media dan Good People


#jack, medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) DR Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan berbagai pihak termasuk media massa dan masyarakat turut berperan serta dalam mewujudkan Good Governance. Media massa harus selaras dengan Good Media dan masyarakat dengan Good People. Media massa lanjut Erry mempunyai peran dan kontribusi besar bagi pembentukan karakter bangsa yaitu jujur, suka menolong, menjunjung tinggi kebenaran, menegakan keadilan dan bertanggungjawab. 

"Saat ini kita dituntut dengan Good Governance. Media juga harus Good Media dan masyarakatnya juga harus Good People agar selaras. Pemilik dan pengelola media massa dan wartawan harus memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,"ujar Gubsu Erry saat membuka Seminar Informasi Aktual "Media Massa Vs Media Sosial yang digelar Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut di Hotel Four Point by Sheraton Jumat (27/10/2017).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabiro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus dan para narasumber sekaligus pemateri, Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adil Prasetyo,  Dosen Pasca Sarjana UI Dr Irwansyah SSos MA, dan J Anto.

Sementara itu Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki media massa. Setidaknya saat ini ada sebanyak 2000 media cetak, namun hanya 321 media cetak yang memenuhi syarat dan disebut profesional. Bahkan media online di Indonesia jumlahnya sebanyak 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional hanya 168 media online saja. Kondisi ini diakui Yosep cukup memprihatinkan karena banyaknya media atau wartawan yang disebut abal-abal karena tidak didasari profesionalisme. Di sejumlah kasus media atau wartawan abal-abal ini kerap mencoreng profesi wartawan maupun media profesional seperti menerbitkan informasi yang tidak sesuai dengan kode etik. Bahkan tidak jarang oknum wartawan abal-abal ini melakukan tindak pidana berupa penipuan dan pemerasan. 

“Dewan Pers hanya mengurus perusahaan pers dan wartawan yang profesinal serta melindunginya dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kalau media abal-abal dan oknumnya itu bukan urusan Dewan Pers," katanya.

Senada pemateri lainnya J Anto menyampaikan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memang telah membawa banyak berkah sekaligus memunculkan tantangan, terutama bagi media konvensional seperti cetak, radio dan televisi. Dalam hal pilihan informasi yang dibutuhkan, masyarakat kini  memiliki akses terhadap sumber informasi yang seolah tak terbatas. Situs-situs online terus bermunculan menawarkan ragam kebutuhan informasi masyarakat. 
Namun jurnalisme warga bukan tanpa masalah. Kurangnya pengetahuan tentang jurnalisme, etika jurnalistik dan metode kerja dalam mengumpulkan fakta, kerap membuat berita  yang diproduksi pewarta warga tidak berimbang, melanggar etika, kurang mendalam, bahkan tak sedikit mengarah ke fitnah bahkan hoaks.  

"Karut marut ini sebenarnya merupakan peluang bagi media konvensional untuk berbenah agar usia mereka bisa bertahan panjang,"ujarnya. ***