Kamis, 22 August 2019

Wajar Kalau Dewas Keberatan dan Ancam Gugat ke PTUN

DPRDSU: Pemecatan Dewas PDAM Tirtanadi Menyimpang


#jack, medan

Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, pemecatan yang dilakukan Gubsu Edy Rahmayadi terhadap 4 anggota Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi, sebelum masa jabatannya berakhir sudah masuk kategori menyimpang.

"Kalau Dewas PDAM diberhentikan, telah terjadi kekosongan jabatan. Harusnya Pemprovsu bergerak cepat cari penggantinya melalui seleksi agar tidak ada kekosongan jabatan," ujar Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Kamis (7/2/2019) di Medan.

Padahal, lanjut Politisi Demokrat ini, masa jabatan Dewas belum habis. Jika dilakukan pemecatan secara sepihak, wajar kalau Dewas yang dipecat keberatan, karena mereka menganggap mekanisme pemecatan yang dilakukan Pemprovsu tidak sesuai aturan. 

Sebelumnya diberitakan, eks Dewas PDAM Tirtanadi tidak terima dengan kebijakan Gubsu Edy Rahmayadi melakukan pemberhentian secara sepihak dan dinilai cacat hukum, sehingga SK (Surat Keputusan) pemberhentian Dewas akan digugat ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) yang rencananya  pekan depan didaftarkan gugatannya.

Eks dewas melihat pertimbangan pemecatan berdasarkan PP No54/2017 dan Permendagri No37/2018 yang menyebutkan, pemberhentian Dewas karena beberapa alasan seperti meninggal dunia, terlibat pidana, atau perusahaan merugi. "Kalau memang diganti karena alasan kinerja tidak ada masalah, ini belum dilihat kinerja sudah main pecat," tegas anggota Dewas.

Ditambahkan Muhri, jika tidak ada lagi keadilan yang dilakukan Pemprovsu terhadap Dewas, pihaknya sangat  mendukung mereka melanjutkan proses hukum sebagai pihak yang lebih berwenang memutuskan masalah ini.

Ia juga menegaskan, secara kelembagaan DPRD Sumut tidak mengakui seleksi Dewas dan Komisaris BUMD yang dilakukan Pemprovsu saat ini. "Kalau Pemprovsu ingin diakui DPRD secara kelembagaan,  setidaknya menyurati dewan untuk memberitahukan adanya seleksi. Kalau mereka merasa tidak wajib memberitahu DPRD, maka tidak ada kewajiban DPRD mengakui seleksi itu," tegasnya. ***