Selasa, 7 July 2020

Tuding Pansus Cawagubsu Cacat Administrasi

Fraksi Hanura “Walk Out” dari Paripurna Dewan


# jams, medan

Fraksi Partai Hanura DPRD Sumatera Utara menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengisian jabatan wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) sisa masa jabatan 2013-2018. Hanura menuding pembentukan pansus tersebut cacat administrasi.

Penolakan itu disampaikan Ketua Fraksi Hanura Toni Togatorop disela-sela  Rapat Paripurna DPRD Sumut Pembentukan Pansus pengisian jabatan wakil Gubsu sisa masa jabatan 2013-2018 di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (24/6/2016). Rapat paripurna dipimpin Pelaksana Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan.

Dalam paripurna itu, Fraksi Hanura menarik usulan nama-nama anggotanya yang akan dimasukkan di dalam pembentukan pansus. Pasalnya sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura belum mengusulkan nama cawagubsu ke Gubernur.

"Saya heran kok ada surat pimpinan dewan ke fraksi meminta mengirim dua orang dari fraksi untuk pansus calon Wagubsu. Sementara partai pengusung belum menyampaikan calon ke Gubsu. Seharusnya kita yang ajukan, setelah itu Gubsu defenitif menunjukkan ke Dewan," ujarnya.

Menurut anggota Komisi D DPRD Sumut ini, sebagai partai pengusung pemenangan gubsu dan wagybsu periode 2013-2018, pihaknya belum ada mengusulkan nama cawagubsu mendampingi Gubsu defenitif T Erry Nuradi. Dengan begitu, Pansus yang dibentuk tersebut dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat, karena wewenang berada pada partai pengusung dan pendukung yang selanjutnya nanti dipilih oleh DPRD Sumut.

"Mekanismenya partai pengusung -mengusulkan nama calon ke Gubsu lalu kemudian Gubsu mengirimkan ke DPRD Sumut untuk dilakukan pemilihan dari nama-nama calon yang telah diusulkan tersebut. Jadi untuk apa ada Pansus kalau kita saja belum ada mengusulkan," tuturnya.

Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Hanura, Ebenezer Sitorus, bahwa pembentukan pansus tidak perlu dilakukan karena sudah ada mekanisme yang mengatur pemilihan gubsu dan cawagubsu yakni UU nomor 8  tahun 2015.  "Hal-hal khusus apa yang harus dibentuk pansus dan kenapa harus dibentuk pansus. Sebab  sudah ada  undang-undang yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk pengisian cawagubsu," protesnya.

Untuk itu, Ebenezer menilai jika pansus tersebut tetap dibuat maka kedudukan pansus tersebut Cacat administrasi. Menurut dia, dalam pengisian jabatan wagubsu ini sebaiknya cukup dilakukan lewat pembentukan kelompok kerja (Pokja) atau komisi terkait yakni Komisi A membidangi hukum dan pemerintahannya. "Jadi tidak perlu sampai harus membentu pansus yang kesannya banyak menngeluarkan biaya. Makanya kami Fraksi Hanura tegas menolak dibentuknya pansus karena momennya tidak tepat disebabkan urgen," katanya.

Voting Suara

Sebelumnya paripurna pembentukan pansus pengisian jabatan wagubsu tersebut berlangsung alot sehingga harus diputuskan berdasarkan vooting suara. Rapat paripurna yang dipimpin Ruben Tarigan dan dihadiri hanya 41 anggota dewan menetapkan sebanyak 7 orang tidak setuju dibentuknya pansus seperti Sutrisno Pangaribuan, Toni Togatorop, Bustami, Fanatona Waruwu dan Rinawati Sianturi. Sedangkan yang setuju sebanyak 26 orang dan abstain sekitar 8 orang. 

Pimpinan rapat Paripurna Ruben Tarigan, menjelaskan, pansus pengisian jabatan wakil Gubsu sisa masa jabatan 2013-2018 dibentuk dari hasil rapat pimpinan dewan dengan ketua dan sekretaris fraksi pada 17 Juni 2016  menyepakati pansus pengisian cawagubsu. Kemudian hal ini ditindaklanjuti pimpinan dewan pada 21 Juni 2016 yang ditujukan pada Fraksi dengan menunjuk anggota fraksi untuk jadi anggota pansus. "Selanjutnya ini kita lakukan pembacaan pansus pengisian lowong jabatan cawagubsu berdasarkan usulan Fraksi. Nantinya pansus itu juga jadi panitia pelaksana paripurna istimewa yang harus menyiapkan lebih dari paripurna biasa seperti menyiapkan perhitungan suara," katanya.

"Untuk itu, paripurna ini sudah disetujui Pimpinan Fraksi yang telah  mengusulkan nama anggotanya yang artinya bahwa ada kesempatan tentang pimpinan fraksi dan pimpinan dewan untuk mengambil menggelar paripurna pembentukan pansus pengisian jabatan wakil Gubsu sisa masa jabatan 2013-2018," tambahnya.

Voting Suara: Anggota DPRD Sumut saat melakukan voting suaramenentukan dan memutuskan pembentukan Pansus Pengisian Jabatan Wagubsu. ***