Selasa, 7 July 2020

Timbulkan Keresahan di Kalangan PNS

DPRDSU: Mutasi Besar-besaran di Disdik Terkesan “Rasialis”


# jack, medan

Kalangan DPRD Sumut memprotes keras terjadinya mutasi besar-besaran  di jajaran Disdik (Dinas Pendidikan) Sumut yang terkesan rasialis alias  tidak menggambarkan etnisitas di daerah ini, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan para PNS (Pegawai Negeri Sipil) diinstansi pendidikan itu, sehingga Gubsu HT Erry Nuradi diminta untuk menegur Plt Kadisdik Sumut.

Kekecawan itu diungkapkan Ketua Komisi A yang juga Sekretaris F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Sarma Hutajulu, SH dan anggota Komisi B  Leonard S Samosir, SE (FP Golkar) kepada wartawan, Senin (27/6/2016) di DPRD Sumut seusai menerima pengaduan sejumlah PNS  di jajaran Disdik Sumut.

“Mutasi di Disdik Sumut terkesan main “sapu bersih” dan diduga sarat dengan kepentingan, sebab tidak menggambarkan etnisitas, kebhinnekaan maupun keberagaman. Tapi hanya etnis tertentu saja dan identik dengan rasial, sehingga menimbulkan protes dari para PNS,” tandas Leonard Samosir.

Leonard dan Sarma tidak anti terhadap mutasi di jajaran Pempropsu, tapi hendaknya mutasi yang pernah dijanjikan Gubsu, yakni memperhatikan seluruh etnis yang ada di daerah ini, bukan hanya menonjolkan satu etnis saja yang akhirnya menimbulkan kecemburuan dan protes dari para PNS di jajaran Disdiksu.

Lagi pula, tandas Leonard, Kadis Pendidikan saat ini masih dijabat Plt (pelaksana tugas) yang pernah dilarang Gubsu  melakukan mutasi, tapi larangan itu terkesan diabaikan. "Gubsu sudah pernah melarang para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang masih menjabat Plt di jajaran Pempropsu jangan melakukan mutasi, tapi faktanya Plt Disdik tetap melakukan mutasi di jajarannya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Leonard, Gubsu Erry Nuradi dalam suatu kesempatan juga pernah menegaskan bahwa pengisian pejabat harus menampung semua golongan maupun etnis. Tapi faktanya, mutasi di Disdiksu  malah tidak menterjemahkan himbauan tersebut, melainkan “membuang” pejabat yang tidak segolongan dengan petinggi di Disdik.

Berkaitan dengan itu, Sarma Hutajulu meminta Plt Kadisdik Sumut untuk meninjau kembali  mutasi yang menimbulkan keresahan para PNS tersebut, karena dikuatirkan akan mengganggu proses penyerahan seluruh SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) ke Pempropsu. "Mutasi sebaiknya dilakukan berdasarkan “merit system” (jenjang karier), bukan atas dasar suka atau tidak suka, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja yang nota bene akan menganggu program-program Gubsu yang ingin menjadikan Sumut sebagai propinsi yang bermartabat, mau dan mandiri. ***