Kamis, 2 July 2020

Terkait Penghapusan Utang PDAM Tirtanadi Rp185 M

DPRDSU dan Pemprovsu Duduk Bersama Revisi Perda


#jack, medan

Diharapkan DPRD dan Pemprovsu segera duduk bersama membahas revisi Peraturan daerah (Perda) penghapusan hutang PDAM Tirtanadi sebesar Rp185 milyar lebih dikabulkan pemerintah pusat, sesuai surat pemberitahuan kepada Komisi C DPRD Sumut.

“Komisi C akan segera memanggil PDAM Tirtanadi terkait hal itu dan perlunya merevisi perda penghapusan hutang yang dikabulkan pemerintah pusat,” ujar Ketua Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE kepada wartawan, Kamis (24/8/2016) di Medan.

Dikatakan Zeira, duduk bersa antara pemerintah Sumatera Utara dan DPRD sangat perlu dilakukan. Terutama selain membahas revisi perda penghapusan hutang tersebut, juga sekaligus mengkonversikannya sebagai penyertaan modal Pemprovsu. Tentunya akan dibahas dalam RP-APBD (Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provsu tahun anggaran 2016.

Karenanya lanjut Zeira, PDAM Tirtanadi harus untuk mengintens-kan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov dan DPRD Sumut segera teralisasi.  “Syukur Alhamdulilah, akhirnya Pemerintah pusat dapat meringankan beban pemerintah daerah Sumut melelui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sehingga ruang fiskal PDAM Tirtanadi dapat lebih baik, sehingga BUMD tidak lagi terbebani atas beban pokok dan bunga yang setiap bulan harus dibayar,” katanya.

Ziera juga mengatakan, dengan adanya penghapusan hutang tersebut diharapkan PDAM Tirtanadi dapat lebih berfokus untuk mengembangkan Cor bisnisnya, yaitu melayani masyarakat Sumut lebih baik lagi dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih.

Selain itu, tambahnya, penambahan jaringan infrastruktur tentunya sudah menjadi kebutuhan mendesak. Begitu juga dengan keluhan masyarakat, terutama akibat kurangnya pelayanan, yang menjadikan menumpuknya daftar antrian (waiting list) keinginan masyarakat akan saluran air. Komisi C juga berharap tahun 2018 sesuai target Dirut PDAM Tirtanadi akan dapat berkontribusi terhadap PAD Prov.Sumut jika telah dapat melayani masya 80 persen khususnya untuk pelayanan di Kota Medan. ***