Selasa, 7 July 2020

Sukseskan Perpres BOPKPDT

DPRDSU: Dibutuhkan Gaya “Ahok” Bersihkan Danau Toba


# jack, medan

Kalangan DPRD Sumut menegaskan, untuk menyukseskan Perpres (Peraturan Presiden) No49/2016 tentang BOP-KPDT (Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba) dibutuhkan gaya kepemimpinan seperti “Ahok” (Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama)  membersihkan Danau Toba dari KJA (Keramba Jaring Apung) pencemar lingkungan Danau Toba.

Hal itu diungkapkan anggota FP Golkar DPRD Sumut Janter Sirait, SE dan Penasihat FP Gerindra Ir Astrayuda Bangun kepada wartawan, Jumat (1/7/2016) di DPRD Sumut menanggapi adanya komitmen Bupati di kawasan Danau Toba untuk membersihkan kawasan destinasi objek wisata itu dari keramba yang selama ini memberikan andil terbesar melakukan pencemaran lingkungan air Danau Toba. “Pempropsu maupun 7 Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba (Simalungun, Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Karo dan Dairi) harus tegas seperti “Ahok” menegakkan peraturan. Jika gaya kepemimpinan Ahok ini dilakukan untuk membersihkan kawasan destinasi objek wisata Danau Toba dari keramba atau KJA, dipastikan dalam waktu dekat Danau Toba akan bersih dari KJA,” kata Janter Sirait.

Menurut Janter, pilihannya hanya dua, jika memang mau menjadikan kawasan itu lokasi peternakan ikan, silahkan KJA merajalela melakukan pencemaran. Tapi, jika pemerintah sudah sepakat mau manjadikan Danau Toba sebagai kawasan Badan Otorita sesuai Perpres No49/2016, Pempropsu dan 7 Bupati harus sepakat menutup seluruh KJA yang mencemari Danau Toba.

Selama ini, ujar anggota dewan Dapil Simalungun ini, pemerintah terkesan mendua hati dalam menyelamatkan Danau Toba dari aksi pencemaran, terbukti pemerintah daerah masih terus memberikan izin kepada pengusaha keramba beroperasi di Danau Toba. Sementara BLH (Badan Lingkungan Hidup) terus memberikan “warning” akan bahaya pencemaran akibat limbah pakan ternak tersebut.  “Jika pemerintah tidak tegas terhadap KJA ini, cita-cita kita dan pemerintah untuk menjadikan Danau Toba menjadi BOP-KPDT  yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan terancam akan sia-sia,” tegas Janter sembari mengigatkan Pempropsu dan 7 Bupati di kawasan Danau Toba segera bertindak tegas terhadap perusahaan KJA yang melakukan pencemaran secara sistematis terhadap Danau Toba.

Ditambahkan Astrayuda, aksi pencemaran di Danau Toba sudah “SOS”, sehingga perlu segera diselamatkan dari tangan-tangan para pencemar dan pemerintah dalam hal ini harus tetap konsisten menjalankan Inpres No18/2005 tentang Danau Toba yang secara tegas  menyatakan kawasan itu merupakan  “Mual Natio” atau sumber mata air yang bersih.

Astrayuda juga sangat sepakat kalau kawasan Danau Toba harus dibersihkan dari KJA, karena akibat dari pakan ternak yang dibuang ke danau mengakibatkan eutrofikasi dan menghasilkan limbah posfat dalam ekosistem air tawar dan mengalami pencemaran dikarenakan timbulnya nutrient yang berlebihan. Salah satu indikatornya, semakin tumbuh-suburnya enceng gondok. “Menurut pakar lingkungan hidup, eutrofikasi pencemaran di Danau Toba diakibatkan, 10 persen dari proses alamiah, 7 persen dari industry, 11 persen dari detergen, 17 persen dari pupuk pertanian, 23 persen dari limbah manusia, 32 persen dari limbah peternakan (sisa pakan ikan dan kotoran ikan),” ujar politisi jebolan ITB (Institut Tegnologi Bandung) ini.

Diakui Astrayuda, kehadiran KJA di kawasan Danau Toba akan menjadi kendala untuk menjadikan kawasan itu  menjadi Badan Otorita, sehingga membutuhkan keseriusan semua pihak untuk mensterilkan kawasan Danau Toba dari pencemaran lingkungan. Jangan gara-gara KJA, cita-cita masyarakat dan pemerintah  “menyulap” Danau Toba menjadi penghasil “dolar” terhalang. Disini perlunya pemerintah mencari solusi secara cepat terhadap keberadaan KJA. ***