Minggu, 12 July 2020

Selama Ini Sulitkan Masyarakat Urus Perizinan

DPRDSU : Tinjau Ulang Regulasi Perizinan Galian C


# jack, medan

Regulasi perizinan galian C perlu ditinjau ulang, Sebab proses pengurusan izin selama ini terkesan menyulitkan masyarakat, akibat terlalu banyaknya birokrasi. Bahkan biaya perizinan menjadi sangat besarhingga ratusan juta rupiah satu izin.

Demikian anggota Komisi D, DPRD Sumut, Ir Juliski Simorangkir MM dan Ir Darwin Lubis kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Distamben (Dinas pertambangan dan energy), BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan Dishub (Dinas pehubungan) Provsu, dipimpin wakil ketua dan sekretaris komisi F Waruwu dan HM Nezar Djoeli ST, Rabu (24/8/2016) di gedung dewan.

Dikatakan Juliski, proses pengurusan izin galian C berbelit-belit dan terlalu banyak pintu dalam mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh izin. Berasarkan peraturan yang ada, sebelum mendapatkan izin galian C dari BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu), harus ada rekomendasi yang dikeluarkan beberapa instansi, seperti rekomendasi dari Distamben, BLH dan Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Provinsi, sehingga ada kesan pemerintah mempersulit dengan aturan yang ada. “Mengurus rekomendasi dari satu instansi saja, belum tentu selesai satu atau dua hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Kemudian biaya mengurus rekomendasi juga tidak diketahui besarannya, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah seperti yang dikeluhkan masyarakat ke dewan,” ujar Juliski.

Dampak dari berbelit-belitnya pengurusan perizinan galian C, ungkap Juliski dan Darwin Lubis, akan menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya pekerjaan galian C secara illegal dan diantara perusahaan galian C saling sikut yang akhirnya dapat menimbulkan bentrok di lapangan. Seharusnya, Pemerintah sebagai fasilisator untuk penyediaan yang diperlukan masyarakat.

Dalam rapat yang dihadiri anggota Komisi D seperti Drs Baskami Ginting, Muchrid Nasution, Wagirin Arman juga menyoroti masalah galian C sudah semakin menjamur dan diduga banyak yang tidak memiliki izin galian C, terutama di Kabupaten Deliserdang dan Serdangbedagai.

Menurut Wagirin, akibat dari galian C illegal, kondisi jalan di Deliserdang yang paling carut-marut dan hancur-hancuran, karena ribuan dumtruk mengangkut hasil galian C dari sungai-sungai menggunakan jalan dibangun maupun pemeliharaannya menggunakan APBD kabupaten.

“Kondisi ini harus segera dihentikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan rapat gabungan yang komprehensif guna mencari solusi agar ada kompensasi ke daerah dari perusahaan-perusahaan galian C yang menghancurkan jalan,” tandas Wagirin.

Sementara Kadistamben Provsu Eddy Salim menyebutkan, konsekuensi perubahan drastis dari UU No 23/2014 ada di Distamben Provinsi, harusnya diatur dengan Permen (peraturan menteri), PP (Peraturan Pemerintah) dan kemudian Perda (Peraturan daerah), tapi aturan turunannya belum ada.

“Sebenarnya masalah perizinan galian C ada di-33 kabupaten/ kota di Sumut tidak mungkin bisa dipantau provinsi, karena personel yang dimiliki sangat terbatas, tapi mau tidak mau harus dilaksanakan dengan keterbatasan,” ujarnya seraya menyebutkan, jika proyek galian C ada ikatan dengan kontrak pembangunan jalan tol, Distamben Provsu mengeluarkan rekomendasi untuk mengurus izin galian C ke BPPT. ***