Jumat, 3 July 2020

Selain Minta Ditiadakan Masalah Zonasi Masuk Sekolah Menengah

DPRD Minta Pemprovsu Berkesinambungan Salurkan JPS Terdampak Covid-19


#jack, medan

Tim Reses DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat segera menyalurkan bantuan program jaring pengaman sosial secara tunai akibat dampak Covid-19 kepada masyarakat daerah pemilihan 9 yang terkena dampak Covid-19 secara berkesinambungan.

Demikian disampaikan Ketua Tim Reses DPRD Sumut Daerah Pemilihan 9, Dr Jonius TP Hutabarat saat membacakan hasil laporan kegiatan reses DPRD Sumut Daerah Pemilihan 9 pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (23/6/2020).

Selain itu, kata Jonius, Tim Reses DPRD Sumut Daerah Pemilihan 9 juga meminta  kepada pemerintah dapat secara tegas dan terukur dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta mensosialisasikan pencegahan Covid-19 baik di media sosial, spanduk dan banner yang dapat dipasang di setiap kelurahan/desa.

"Dalam reses tersebut, masyarakat juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menggratiskan uang sekolah bagi siswa SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tapanuli Utara," ujar Jonius.

Kemudian, sebut Jonius, masyarakat meminta agar zonasi sekolah SMA/SMK sederajat di Kecamatan Panggaribuan ditiadakan akibat jarak tempuh sekolah yang terlalu jauh, sehingga orang tua merasa terbebani dan menyekolahkan anaknya ke swasta. "Hal itu membuat banyak orang tua yang mengeluh karena mahalnya SPP sekolah swasta," kata Jonius dari daerah pemilihan 9 yang meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun Kementerian Sosial, ungkap Jonius, Tim Reses DPRD Sumut daerah pemilihan 9 meminta agar dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Toba dimasa Pandemi Covid-19. ***