Minggu, 12 July 2020

Selain Gedung SMP dan Benih Palawija dan Mesin Pipil

Masyarakat Pematang Rambai Butuh Pustu


# jack, medan

Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjungtiram Kabupaten Batubara saat ini membutuhkan pendirian puskesmas pembantu (Pustu) dan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) satu atap. Sebab jarak puskesmas dan sekolah yang ada di kecamatan itu sangat jauh lokasinya dengan desa tersebut sekitar 8 kilometer sehingga menyulitkan warga.

"Untuk itu, saya beharap Pemkab Batubara agar menyahuti aspirasi rakyat tersebut, membangun puskesmas pembantu dan gedung SMP satu atap di kecamatan tersebut. Sebab kita tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan jika mengalami kejadian darurat," kata Anggota  Tim Reses V DPRD Sumatra Utara Ebenejer Sitorus, SE kepada wartawan usai mengikuti sidang paripurna dengan agenda penyampaian  hasil reses di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (1/8/2016).

Dalam laporan resesnya, Ebenejer juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta 

pemerintah agar melakukan percepatan peningkatan ruas jalan dari Ujung Kubu sampai dengan perbatasan Kabupaten Asahan. Karena, lanjut politisi Hanura ini,jalan berada di Desa Pematang Rambai Dusun Pematang Pao ith status jalannya yamni jalan propinsi. 

Ebenejer juga menyampaikan harapan rakyat kepada Pemprovsu agar juga membantu peningkatan ruas jalan usaha tani di Dusun V dan VI Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjungtiram Kabupaten Batubara. Selain itu, lanjut Anggota Komisi C ini,dalam kunjungan resesnya Ebenejer juga menyampaikan permintaan bantuan penyediaan benih jagung dan mesin pipil jagung serta  ternak diperuntukkan kepada Kelompok Tani Dao Bersama di Desa tersebut.

Selanjutnya dalam hasil resesnya,Ebenejer juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan Kabupaten Asahan agar mengevaluasi keberadaan dan penggunaan hutan di Kecamatan Sei Kepayang dan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Sebab adanya kecurigaan masyarakat di daerah itu soal keberadaan Hutan Tanaman Rakyat mengatasnamakan kelompok tani dan masyarakat di daerah itu hanya sebagai modus demi menyelamatkan perkebunan milik perusahaan maupun perorangan.

"Dalam reses kali ini  kita juga meminta pemerintah daerah agar benar benar mengawasi pemberian kartu BPJS Keaehatan yang disubsidi." Sebab kita menerima informasi langsunf dari masyarakat bahwa kartu BPJS Kesehatan bersubsidi tersebut banyak diberikan kepada yang seharusnya tidak berhak menerimanya,"kata Ebenejer. ***