Selasa, 21 November 2017

RDP Komisi A, DPRD Sumut Bahas Sengketa Tanah

KTT Sinuhil Minta PT SPR Kembalikan Tanah Rampasan


#jack, medan

Kelompok Tani Talun Sinuhil yang bermukim di Kampung Sinuhil, Desa Sinuhil, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan meminta agar PT Sari Persada Raya (SPR) agar mengembalikan lahan 525 Ha yang telah dirampasnya.

Hal tersebut terungkap di Rapat Dengar Pendapat saat digelar di Komisi A DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Kamis (9/11/2017).

Dalam RDP itu dihadiri oleh kelompok tani beserta ketuanya yaitu Hengki Sirait, PT SPR, BPN Kanwil Provinsi Sumatra Utara, Polres Asahan, Polsek dan Kodam I Bukit Barisan.

"Kembalikan tanah seluas 525 Ha yang dirampas oleh pihak perkebunan PT Sari Persada Raya (SPR) yang berada di Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Hentikan proses intimidasi kepada masyarakat dengan mendatangkan aparat keamanan kebun, pihak kepolisian dan aparat TNI dari Koramil. Hentikan segala bentuk perampasan tanah dan monopoli tanah rakyat oleh perkebunan dan perusahaan dan hentikan kriminalisasi terhadap para pejuang tani diareal yang bersengketa," ujar Hengki Sirait menjelaskan.

Benyamin R selaku bagian Hukum PT Sari Persada Raya mengaku bahwa penguasaan lahan itu sudah berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No 02/1996 seluas 4434 ha, sedangkan berkisar 900 hektar masih memiliki izin prinsip.

"4434 ha sudah memiliki HGU yang telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Asahan, sedangkan berkisar 900 ha masih memiliki izin prinsip, kita ada hitam diatas putih," ujar Benyamin.

Mendengar bahwa 900 ha belum ada HGU-nya, Syamsul Qodry Marpaung Lc, wakil ketua Komisi A dari Fraksi PKS yang memimpin RDP mengatakan agar pihak kepolisian menangkap PT Sari Persada Raya yang telah menggunakan lahan tanpa adanya HGU.

"Tangkap PT SPR, kepolisian harus menangkapnya. Jangan rakyat kecil yang melakukan kesalahan lalu dengan segera diproses," ujar Syamsul Qodry Marpaung Lc.

Dikarenan pihak PT SPR tidak membawa bukti lengkap dan kelompok tani juga demikian, RDP akhirnya ditutup dan berharap agar kedua pihak melengkapi bukti-bukti yang ada.

"Kepada pihak kepolisian dan TNI diharapkan agar seluruh objek vital bisa diamankan, bagi lahan sengketa, Polri dan TNI jangan berada didepan. Biarlah masyarakat dan pihak yang bersangkutan dahulu yang menyelesaikan, kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Kita menginginkan penyelesaian, kita inginkan dalam kasus asahan juga demikian. Pihak pemerintahan juga demikian, harus menjembatani dan proaktif mengurus masyarakat, Kita juga meminta dilakukan pengukuran ulang dan lahan 900 hektar yang masih memiliki izin prinsip tapi belum ada HGU-nya segera dilakukan tindakan yang tegas. Pemerintahan Kabupaten Asahan harus tanggap akan permasalahan ini, pihak kelompok tani, PT SPR, BPN dan pihak terkait yang lainnya diharapkan kedepannya membawa bukti-bukti pendukung. Jika kelompok tani ingin memperjuangkan lahannya, harus jelas bukti-bukti yang akan diminta, begitu juga dengan PT SPR," ujar Sarma Hutajulu SH yang merupakan Sekretaris Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan.***