Selasa, 21 November 2017

Proyek Taman Kota Kurang Perencanaan dan Pemborosan


#jack, medan

Proyek pembuatan taman kota di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan yang tengah dikerjakan di berbagai lokasi dinilai pemborosan anggaran dan kurang perencanaan. Sebab, proyek itu dikerjakan di areal taman yang baru satu tahun rampung dikerjakan. 

"Ini namanya pemborosan anggaran dan terkesan kurang perencanaan," kata anggota Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong di gedung dewan, Senin (13/11/2017). 

Menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi D ini, proyek pembuatan taman di areal taman yang baru selesai dikerjakan itu dianggap tumpang tindih dan terkesan bagi-bagi proyek. "Ini tidak bisa dibenarkan menurut aturan," katanya. 

Parlaungan menjelaskan selama ini anggaran untuk memperbaiki dan membuat taman kota sifatnya gelondongan. Artinya, Dinas Pertamanan dan Kebersihan selaku kuasa pengguna anggaran tidak menjelaskan mengenai rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu taman kota. 

"Inilah yang sering terjadi. Tahun depan, kita (DPRD Medan) tidak mau lagi menerima usulan proyek dalam bentuk gelondongan. Semua harus terperinci dan jelas,” katanya.

Dalam pengerjaan suatu proyek, kata Parlaungan, ada namanya jaminan mutu. Ini tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 4 Tahun 2009 tentang sistem manejemen mutu (SMM) di Pasal 3 dan 5.

“Jadi sudah jelas. Yang kita salahkan di sini adalah bagian perencanaannya dan lemahnya fungsi pengawasan. Sebab di setiap kegiatan proyek pasti ada garansinya. Herannya, ada proyek yang baru satu tahun dikerjakan tapi malah dikerjakan di lokasi yang sama. Ini namanya buang-buang anggaran saja," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat Kota Medan ini mengingatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk menempatkan orang-orangnya sesuai dengan keahliannya sebagaimana yang diamanahkan Undang Undang Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999 dan perubahannya UU No 22 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. "Di sana disebutkan setiap tenaga kompeten, baik pengawas, pelaksana dan perencana harus memiliki sertifikat,” terangnya.

Parlaungan juga menyoroti proyek pembongkaran dan pemasangan trotoar yang berfungsi untuk pedestarian (pejalan kaki). Kata dia, seharusnya Wali Kota lebih memprioritaskan pembangunan di kawasan yang masih butuh perbaikan dan bukan melakukan perbaikan dan pembangunan di lokasi yang sama dan itu-itu saja. ***