Minggu, 5 July 2020

Proyek Irigasi Lae Ordi “Akal-akalan” Sejak Zaman Orde Baru

DPRDSU Desak PSDA Stop Anggaran Proyek “Lae Ordi”


# jack, medan

Komisi D DPRD Sumut  mendesak Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber daya Air) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provsu untuk menyetop pengucuran anggaran kelanjutan pembangunan proyek irigasi Lae Ordi  di Desa Namuseng Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat, karena proyek itu diduga akal-akalan dan sudah menghabiskan anggaran  miliaran rupiah, tapi hingga kini tidak kunjung selesai.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut yang juga anggota dewan Dapil (daerah pemilihan) Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Leonard Samosir dalam rapat dengar pendapat dengan Bappeda Provsu, Dinas PSDA Provsu dan Dinas PU Bina Marga Provsu yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D Fajar Waruwu, SH didampingi Ketua Faisal, SE dan Sekretaris HM Nezar Djoely, ST, Selasa (23/8) di DPRD Sumut.

“Proyek Irigasi Lae Ordi yang sudah dikerjakan sejak zaman Orde Baru dan sudah menghabiskan  dana  miliaran rupiah  dari  APBD Sumut  dan APBD Pakpak Bharat ini tidak pernah tuntas. Bahkan proyek ini sekarang sudah menjadi semak belukar, kering kerontang dan tidak mungkin lagi dijadikan areal persawahan. Alangkah baiknya, anggaran kelanjutan proyek ini distop dan dialihkan ke daerah Irigasi Buluduri Kecamatan Lae Parira yang memiliki areal persawahan seluas 1000 hektar lebih,” ujar Leonard samosir.

Jika Dinas PSDA maupun Bappeda Provsu tetap ngotot melanjutkan proyek Lae Ordi yang saarat KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) ini, ujar Leonard, dipastikan akan terjerat hukum. “Proyek itu bermasalah dan  pengerjaanya diduga telah terjadi KKN. Bahkan proyek itu seperti akal-akalan, karena dibangun di daerah yang belum ada areal persawahannya. Akibatnya sampai saat ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat alias sangat mubazir,” tegasnya.

Tapi anehnya, walaupun mubazir, tandas Leonard, Dinas PSDA terus menggelontorkan anggarannya untuk kelanjutan pembangunan irigasi dimaksud, dengan alasan untuk menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai swasembada pangan sesuai program Jokowi yang menginginkan seluruh daerah sebagai sentra swasembada pangan. Walaupun proyek itu sampai saat ini belum pernah tuntas.

Dapat dibuktikan, katanya, Dinas PSDA juga kembali menggelontorkan anggarannya di APBD Sumut TA 2016 sebesar Rp800 juta dan tahap berikutnya akan dikucurkan Rp1,096 miliar.Ssebelumnya juga  anggaran pembangunan proyek itu sudah dikucurkan  pada TA 2013  sebesar Rp1,5 miliar untuk pembangunan tembok penahan dan tahun 2015 sebesar Rp700 juta untuk pembangunan tembok penahan dan untuk TA 2016 dianggarkan lagi Rp3,5 miliar.

“Sangat  jelas, proyek itu telah menghabiskan anggaran yang begitu besar, tapi belum ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Bahkan areal persawahan yang disebut-sebut seluas 1.200 hektar yang bakal dialiri irigasi, hingga kini masih kering-kerontang. Pasti ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek tersebut, “ katanya seraya mengigatkan Dinas PSDA dan Bappeda Provsu agar menyetop pengucuran dana kelanjutan pembangunannya, sebelum semua pejabat yang terlibat terjerat hukum.

Menaggapi hal itu, Kepala  Bappeda Provsu Arsyad Lubis dan Plt Kadis PSDA Lukman Hakim tidak banyak merespon desakan Leonard Samosir. Namun keduanya berjanji akan membicarakan dan mengkaji kembali permasalahan yang disampaikan lembaga legislatif. “Kita akan membicarakan masalah ini,” ujar Kepala Bappeda Provsu. ***