Jumat, 22 November 2019

Perda PLP2B Disahkan

Konsep Perlindungan Lahan Kabur


# jack, medan
DPRD Sumut mengesahkan Peraturan daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pengesahan yang dipaksakan akan menjadi beban bagi 13 juta penduduk Sumatera Utara (Sumut).

Rapat Paripurna Pembahasan dan Pengesahan Perda PLP2B di DPRD Sumut, Senin (7/9) dipenuhi interupsi dari anggota dewan. Anggota dewan berpendapat bahwa Perda PLP2B belum layak disahkan, karena belum disahkanya Perda Tata Ruang Sumut. Selain itu, pembentukan Perda juga belum melibatkan masyarakat. Adu pendapat terus berlangsung, hingga Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan yang memimpin sidang Paripurna memutuskan rapat diskors, untuk rapat Pimpinan DPRD, Fraksi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD). Rapat Pimpinan terkesan hanya untuk 'mendinginkan' paripurna yang diwarnai interupsi. Ketika paripurna dilanjutkan, langsung pada pembacaaan draf Perda dan penandatanganan bersama antara Pimpinan dewan dengan Plt Gubsu, HT Erry Nuradi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ikrimah Hamidy menyebutkan, pengesahan Perda PLP2B harus mendahulukan Perda Tata Ruang. Jika tidak, Perda yang disahkan tidak bisa dilaksanakan. "Tanpa Perda Tata Ruang, maka konsep perlindungan lahan pertanian ini jadi kabur," kata kata Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ikrimah Hamidy.

Ikrimah juga mengatakan, Ranperda PLP2B belum layak disahkan karena belum ada masukan dari masyarakat. Ditegaskanya, masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memberikan masukan pda pembentukan parda. "Sampai sekarang, belum ada kami mendengar perwakilan masyarakat diundang pada pembahasan ranperda," kata Ikrimah.

Ikrimah mengingatkan, pengesahan Perda yang dipaksanakan akan berimbas pada seluruh masyarakat Sumut. "Ada 13 juta orang yang terimbas perda ini. Kami rasa Pemprovsu juga tak buru-buru," kata Ikrimah. Anggota Fraksi Partai Golkar Janter Sirait mengatakan pengesahan Perda Tata Ruang harus didahulukan, sebelum pengesahan Perda PLP2B. Apalagi, dalam konsideran Ranperda dimuat Peraturan pemerintah mengenau Tata Ruang. "Dalam konsederan dicantumkan Peraturan Pemerintah tentang tata ruang. Sedangkan Perda Tata ruang kita belum disahkan. Percuma ini disahkan," kata Janter Sirait.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Efendi Panjaitan memberi usulan agar Perda yang berkaitan dengan wilayah dan sumber daya alam (SDA) disahkan setelah Perda Tata ruang Sumut dishkan. "Tata Ruang jadi acuan pada perda yang akan datang, khususnya mengenai Perda yang menyangkut SDA. Ini catatan penting," sebutnya.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Anhar Monel mempertanyakan pandangan fraksinya yang belum terkonmodir keseluruhan, khususnya terkait dengan peta wilayah. "Kami melihat, penjelasan atas pertanyaan Fraksi Nasdem masih setengah, khususnya tentang kewenangan objek pada lahan lintas daerah, yang jadi kewenangan provinsi," tanya Anhar.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Bustami HS mengatakan, Pemrovsu tidak mampu menyelesaikan Perda Tata Ruang.
 Hingga kini masih ada tiga daearh yang tidak mau menandatangani Ranperda Tata Ruang Sumut. "Pemprovsu yang tak serius dan tak mampu koordinasi dengan kabupaten kota," kata Bustami.

Anggota BPPD DPRD Sumut Mustofawiyah mengatakan, BPPD Sudah melaksanakan tahapan dan mekanisme pembentukan Perda. Pembahasan Ranperda juga melibatkan utusan sehingga tidak etis anggota fraksi mengkritisi mekanismenya.  "Kalau ada fraksi dan anggota fraksi tidak menerima, jangan sampaikan di sini. Karena utusan fraksi sudah ada," katanya.

Mengenai partisipasi masyarakat, BPPD menyerahkan kepada kabupaten/kota. Alasanya, kabupaten/kota yang memiliki dan mengetahui wilayah yang dijadikan kawasan atau daerah yang masuk dalam Perda. "Kami sudah mengundang Bappeda dan Dinas Pertanian untuk pemetaan," kata Ketua BPPD Leonard Samosir. ***