Kamis, 9 July 2020

PDAM Tirtanadi Berlindung Dibalik Permendagri Tolak PAD

DPRDSU Desak Gubsu Merger atau Liquidasi 3 BUMD


# jack, medan

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara harus melakukan tindakan tegas dengan “Merger” atau “Liquidasi” terhadap 3 Badan Usaha Milik Daerah (Bumd), yakni PT Dhirga Surya Sumatra Utara, PD Aneka Industri dan Jasa (PT AIJ), serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara Tindakan tegas itu sangat dibutuhkan bila melihat ketiga BUMD ini tidak berorientasi kepada PAD dan memberatkan APBD setiap tahunnya.

Demikian ketua Fraksi Gerindra, DPRD Sumut, Ir Yantoni Purba MM kepada sejumlah wartawan,  Senin (15/8/2016) disela-sela Paripurna LPJP, di Gedung Dewan.

Menurut Yantoni, tindakan tegas seperti Merger (penggabungan) atau Liquidasi (bubarkan) sangat dibutuhkan, bila melihat kinerja perusahaan itu yang tidak menunjukkan kemajuan lagi. Bahkan terkesan memberatkan APBD Sumut dari tahun ketahun. “PT. Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan PT Dhirga Surya Sumatra Utara, benar-benar tidak produkrtif bahkan terkesan memberatkan APBD Sumut dari tahun ketahun,” ujar Yantoni dengan nada kesal.

Demikian juga dengan sejumlah BUMD lainnya lanjut Anggota Komisi D ini, sangat perlu dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Sehingga benar-benar dikelola dengan profesional dan akan meningkatkan perolehan PAD, seperti PT Bank Sumut dan PT Perkebunan. Demikian pula halnya dengan PDAM Tirtanadi yang berlindung dibalik Surat Edaran Mendagri No 690/477/SJ/2009. PDAM Tirtanadi tidak memberikan kontribusi dengan alasan klasik yang terkesan berulang-ulang pencapaian pelanggan belum mencapai 80 persen.

 “Tetapi sebenarnya tindakan berlindung dibalik Permendagri itu sangat salah. Sebab PDAM Tangerang misalnya, mereka walau belum mencapai 80 persen cakupan konsumennya, tetapi mereka tetap menyetorkan Rp 18 miliar kepada Kota Tangerang sebagai PAD. Disini yang diperlukan adalah rasa nasionalisme yang tinggi untuk membangun daerahnya,” ujar Yantoni mencontohkan.

Demikian juga lanjut anggota dewan dari Dapil Sumut III (Deli Serdang) PT. Perkebunan, diharapkan Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.  Perusahaan daerah tersebut hanya mampu merealisasikan 75% dari target pendapatan.”Artinya jika ada potensi yang ternyata tidak maksimal untuk diberikan kepada kas daerah. Maka Gubernur sebagai kuasa pemegang mandat rakyat sebagai pemilik saham terbesar meminta BPK mengaudit PD. Perkebunan,” jelas Yantoni.

Hal yang sama sangat diperlukan tindakan tegas Gubsu terhadap berbagai pertanyaan rakyat Sumut selama ini, kenapa PT Perhotelan capaian targetnya 0 %. Sedangkan PT Sarana dan Prasarana tidak tampak capaian targetnya dan tidak dimaksukkan ke dalam laporan keuangan. Pertanyaanya, apakah PT Sarana dan Prasarana ini masih ada atau tidak ada lagi, mohon Gubernur menjawabnya, ujar Yantoni Purba mangakhiri. ***