Minggu, 12 July 2020

Partai Pengusung Harus Segera Ajukan Calon

Memperlambat Pengajuan Cawagub Langgar UU 10/2016


# jams, medan

Tidak ada alasan bagi DPRD Sumatera Utara, apalagi Gubernur memperlambat proses pengian calon wakil gubernur (cawagub) untuk ditetapkan. Sebab undang-undang  nomor 10/2016 telah menegaskan bahwa posisi wakil gubernur dapat diisi ketika sisa masa jabatan Gubernur 18 bulan. 

Demikian, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, HT Milwan menegaskan, menjawab wartawan usai memimpin sidang paripurna LPJ Gubsu terhadap APBD 2015, di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (18/8/2016). 

Menurut Milwan bahwa memang ada sinyal untuk memperlambat pengisian jabatan wakil Gubernur itu, dengan memperlambat pengajuan calon-calon dari partai pendukung. Namun itu tindakan inskonstitusional. Apalagi bila menghitung sejak definitif wagub menjadi gubernur beberapa waktu lalu.

"Jadi meskipun ada pihak berupaya memperlambatnya karena sudah tidak sesuai waktu, hal itu samasekali tidak tepat. Sebab sisa waktu yang dihitung yakni berdasarkan pelantikan definitif gubernur dan kosongnya jabatan wagubsu tersebut,"kata Milwan.

Meski demikian, Milwan berharap partai pengusung yang memiliki hak mengajukan nama cawagubsunya segera mengirimkan nama tersebut ke dewan. "Sebab hingga kini kita ketahui partai pengusung sama sekali belum ada menyerahkan nama cawagubsunya ke dewan,"katanya.

Untuk itu, mantan Bupati Labuhanbatu ini berharap , Panitia Khusus (Pansus) Cawagubsu yang telah diberikan amanah untuk memproses dan menetapkan nama cawagubsu yang diserahkan partai pengusung agar bersikap pro aktif."Kita harapkan pansus bekerja menjemput bola. Sudah saatnya Pansus mendorong dan meminta nama-nama cawagubsu tersebut,"katanya.  

Sebelumnya diketahui, DPRD Sumut telah membentuk Pansus Cawagubsu, guna memposes pengisian jabatan kosong wagubsu. Bahkan Pansus juga telah bekerja dan melakukan pertemuan atau kunjungan kerja hingga ke Kemendagri, Kemenkum HAM dan KPU Pusat. 

Tidak hanya itu, Pansus Pemilihan Wagubsu juga telah melakukan pertemuan dengan para pakar hukum tata negara untuk membedah UU No 8/2015 yang telah direvisi menjadi UU No10/2016. Tidak tanggung-tanggung, tiga akademisi bergelar doktor seperti Faisal Akbar Nasution dan Mirza Nasution dari USU serta Marzuki Lubis dari UISU secara khusus diundang untuk memberikan pandangan. ***