Rabu, 20 March 2019

Pansus RPJMD Sampaikan Hasil Pembahasan


#jack, medan

Setelah sebelumnya disampaikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Panitia Khusus (Pansus) rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut juga menyampaikan hasil pembahasan dalam paripurna DPRDSU, Selasa (19/2/2019). Sejumlah item disepakati antara pansus dan gubernur untuk diubah sebelum diminta pandangan dari masing-masing fraksi.

Ketua Pansus RPJMD, Syamsul Qadri Marpaung menyebutkan sejumlah poin yang menjadi bahasan pansus, di antaranya APBD Sumut di 2023 atau akhir masa jabatan Gubsu, berada di angka Rp18 triliun, sehingga ada penambahan Rp3 triliun dari Rp15 triliun. Namun Gubsu berharap angka tersebut merupakan angka minimal yang diharapkan bisa ditingkatkan lagi.

"Kemudian di bidang pendidikan, Pemprovsu mengusulkan target masa pendidikan 9,1 tahun, tapi kita melihat Provinsi Banten sudah 11 tahun, maka kita sepakati untuk Sumut 10,5 tahun di 2023. Kita tidak bisa paksakan 11 atau 12 tahun, nasional saja masih 9 tahun dan belum ada yang 12 tahun. Kalau kita paksakan pun, ini butuh biaya besar. Dinas Pendidikan Sumut menyanggupi 12 tahun, tapi harus ada anggaran itu Ro500 miliar/tahun, dengan estimasi tidak ada uang sekolah dan penambahan honor guru tidak tetap," katanya.

Di bidang kesehatan, lanjut Qadri,  disepakati peningkatan taraf RS Haji menjadi bertaraf internasional, dengan perluasan gedung dan pembangunan RS tambahan di Taput, Nias dan lainnya. Seluruh penduduk miskin di Sumut harus terkover dalam PBI serta mengoptimalkan peran Puskesmas. Kapasitas tenaga medis juga harus ditingkatkan.

"Di bidang pertanian, peningkatan hasil panen selama ini 5,3 ton/hektare, di 2023, kita patok 7 ton/hektare sehingga penambahan sekitar 500 ribu ton di periode akhir hasil pertanian. Di pariwisata, Pemprov mengusulkan target sebanyak 320 ribu kunjungan wisatawan, tapi kita sepakati 500 ribu kunjungan ke Sumut. Saat ini, kunjungan mencapai 250 ribu. Kalau ditargetkan 1 juta kunjungan wisatawan, sebagaimana target pemerintah pusat, saya kira itu terlalu emosional, tapi bisa kita evaluasi setiap tiga tahun," jelasnya.

Sementara, di bidang infrastruktur, jalan dengan kondisi mantap diusulkan 91 persen, namun disepakati agar diturunkan ke 90 persen dengan catatan kualitas pembangunan jalan ditingkatkan dari kelas 3 menjadi 1, sehingga tonase ketahanan jalan juga meningkat dan tidak mudah rusak kembali.

"Jangan karena keterbatasan kemampuan pembangunan membatasi roda ekonomi, pembangunan jalan menggunakan kelas 3, tapi truk dan kendaraan yang melintas kelas 1, jalan tidak sanggup menahan tonase dan akhirnya rusak. Kita ingin kualitas jalan ditingkatkan agar tidak terbatadi rida ekonomi di daerah tersebut. Untuk itu, diperkitakan harus  disiapkan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum minimal Rp1,3 triliun sampai 2023," tambah Qadri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu sendiri masih didominasi pajak kendaraan dan pajak air permukaan dari Inalum sudah dimenang Pemprovsu di Pengadilan, intensifikasi dan ekstensifikasi masih kecil dan dianggap tidak masuk akal.  Hasil PAD dari BUMD Perkebunan juga masih belum maksimal. Untuk itu, Gubsu meyakinkan akan ada evaluasi direksi agar BUMD bisa melakukan lompatan PAD untuk Pemprovsu.

"Setelah dari Pansus ini, nantinya akan dibahas dan disampaikan pandangan dari fraksi-fraksi dan dijawab kembali oleh Gubsu sampai akhirnya RPJMD disahkan," jelasnya. ***