Rabu, 18 October 2017

Oknum Polisi dan Pengusaha Kaya Gunakan Surat Miskin

DPRDSU Kecewa Daftarkan Anak ke SMA dengan Cara Kotor


# jack, medan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) sangat menyesalkan masih adanya praktik-praktik yang terkesan dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memasukkan peserta didik ke sekolah favorit di Medan.

“Kita sangat miris melihat peristiwa ini. Padahal dalam sistim tatana penerimaan siswa baru, sudah ada regulasinya yang mengatur, seperti siswa yang berprestasi, jalur orang miskin dan lainnya. Dengan kata lain, dalam dunia pendidikan notabenenya harus mengutamakan anak bangsa yang berprestasi,” kata Anggota Komisi E DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli ST dan Ari Wibowo di Medan, Jumat (11/8/2017).

Menurut Nezar, oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik ‘kotor’ seperti ini harus diberikan sanksi, baik dari oknum yang ada di Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu) ataupun dari pihak sekolah. Jangan oknum seperti ini menjadi duri dalam daging yang bisa menghasilkan preseden buruk terhadap kinerja dari Pemprovsu yang juga akan mengarah kepada kinerja Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

“Kita tidak membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Pengalihan kewenangan SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi itu, merupakan suatu tantangan bari Pemprovsu agar mutu pendidikan di Sumut ini menjadi lebih baik, dan jangan sampai tercoreng akibat ulah oknum-oknum yang haus akan kekuasaan dan materi,” ketus Nezar.

Sementara itu, Ari Wibowo juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kapolda Sumut yang bertindak cepat, dengan memanggil oknum yang diduga telah menciderai sistim penerimaan siswa baru di Sumut ini.

“Kita meminta agar oknum seperti itu diberikan sanksi keras. Pasalnya tugas kepolisian adalah melindungi dan melayani masyarakat, bukan memback up atau menjadi bumper dari oknum-oknum tertentu,” ujar Anggota DPRD Sumut termuda ini.

Selain itu, Ari juga meminta kepada Kepala Disdik Sumut, untuk segera melakukan invetigasi peristiwa ini, agar segera mengetahui siapa oknum yang bertanggungjawab untuk hal ini.

“Kita tidak mau sistim penerimaan siswa baru ini berdasarkan like or dislike. Ini teguran keras bagi Disdiksu. Cari oknum yang terlibat dalam penerimaan ini, karena kita tidak pandang bulu, kalau seandainmya Kepala Dinasnya yang terlibat, maka kita desak Gubsu untuk mengevaluasinya,” tuturnya.

Namun, kembali kata Nezar, dirinya meyakini, bahwa kejadian ini merupakan kerjaan dari oknum sekolah yang selalu mencari celah dari permasalahan terjadi.

“Intinya kami berdua meminta, agar peristiwa ini segera ditindaklanjuti, kalau perlu Gubsu membentuk tim khsusus,” cetus keduanya ketika menanggapi aksi Kapolsek Galang AKP Marhalam Napitupulu yang mengaku tidak masalah anaknya masuk ke SMA Negeri 1 Medan melalui jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP) atau harus memiliki surat miskin.***