Minggu, 5 July 2020

Menjamin Pembangunan Berkelanjutan di Sumut

DPRDSU: Pemprovsu Kelola PAD Harus Inovatif dan Kreatif


# jack, medan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola pendapatan daerah perlu melakukan banyak inovasi dan lebih kreatif. Tindakan profesional itu sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan (Sustanable Development)   di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, DPRD Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, Senin (15/8/2016) dalam pemandangan umum pada Paripurna dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Gubsu dari APBD tahun 2015.

Menurut Fauzi selama ini pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan sesuai dengan perencanaan dan realisasi. “ Namun belakangan diketahui bahwa pada tahun 2015, ternyata PAD sudah dikoreksi dari target APBD murni yang jauh lebih rendah,” ujarnya.

Terhadap BUMD yang terus merugi, fraksi partai Demokrat mengusulkan Pemprovsu melakukan kebijakan yang tegas. Tindakan eperti melakukan likuidasi atau merger sangat diperlukan sehingga tidak lagi membebani APBD. “Jika hal itu dapat diprioritaskan maka pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan, karena tidak ada lagi BUMD yang memberatkan APBD,” ujar Fauzi.

Hal yang sama juga sangat perlu dilakukan terhadap PT Bank Sumut yang masih belum berpihak terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. “ Ini ditandai dengan masih banyaknya UMKM di Sumut yang terjerat rentenir. Tentunya bisnisnya tidak berkembang akibat harus membayar bunga kredit yang sangat tinggi dan menghilangkan daya saing. Terhadap kejatan ini sebaiknya segera dilakukan audit terhadap kinerja PT Bank Sumut,” jelasnya.

Terkait belanja yang direalisasikan, fraksi partai demokrat sangat prihatin, karena besarnya SiLPA tahun 2015 yang mencapai lebih dari 536 Milyar Rupiah. “ Jangan karena kehati-hatian menjadi para kepala SKPD sebagai penguasa anggaran menjadi "pecundang," mau anggaran besar tapi tidak berani ambil resiko. Padahal jika anggaran sebesar itu direalisasikan tentu akan memberikan banyak manfaat bagi pembangunan daerah.

Karenanya, ungkap Fauzi bahwa fraksi partai demokrat mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara konsisten dalam menyampaikan tahapan perencanaan, realisasi dan evaluasi terkait APBD. “Kita berharap tidak ada lagi istilah terlambat bagi dokumen KUA/PPAS, draf APBD baik murni maupun perubahan yang disampaikan ke lembaga DPRD provinsi Sumatera utara,” jelasnya.

Melalui pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi itu, fraksi partai Demokrat, meminta agar pemerintah provinsi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014.  “isalnya seperti pengalihan kewenangan tanggung jawab SMA/SMK se-Sumatera Utara, agar menjadi perhatian khusus Pemprovsu supaya tidak terkendala dan bisa memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya mengakhiri. ***