Senin, 6 July 2020

Masyarakat Dipersilahkan ke DPRD SU dengan Bawa Bukti Kejanggalan

Komisi E DPRD Panggil Disdik Sumut Terkait "Amburadulnya" PPDB


#jack, medan

Komisi E DPRD Sumut menjadualkan pemanggilan Kadis Pendidikan (Kadisdik) Sumut dalam rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan kebenaran terkait "amburadulnya"  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Sumut, sehingga menimbulkan aksi protes dari orang tua siswa.

"Benar, kita telah menjadualkan memanggil Kadisdik Sumut dan seluruh Cabang Disdik se-Sumut untuk mengevaluasi masalah yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online untuk SMA/SMK Negeri se-Sumut," tandas Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut Dimas Tri Adji dan dr Poaradda Nababan SpB kepada wartawan, Selasa (30/6/2020) di DPRD Sumut seusai menerima pengaduan orang tua siswa.

Dari data-data yang disampaikan para orang tua murid ke lembaga legislatif, tambah Poaradda, proses PPDB secara online ini benar-benar amburadul dan diduga sarat permainan, terutama di jalur zonasi yang jarak lokasi antara siswa yang satu dan lainnya sangat mencurigakan, sebab  hanya berjarak satu meter lokasi atau tempat tinggal siswa yang lolos  "Ada juga yang diduga memanipulasi KK (Kartu Keluarga) agar jarak tempuh ke lokasi sekolah sangat dekat. Ini perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum terutama sekolah-sekolah yang berada di pinggiran Kota Medan yang agak luput dari pantauan," tandas Poaradda.

Berkaitan dengan itu, tambah Dimas, dalam jalur prestasi juga banyak kejanggalan yang diterima Komisi E, sehingga dalam rapat dengar pendapat nanti dipertanyakan prestasi siswa yang lulus, demi ketransparansinya proses penerimaan siswa baru ini. "Saat ini kita sudah mengumpulkan bukti-bukti lainnya, dan bagi masyarakat yang menemukan adanya kejanggalan, silahkan mengadu ke Komisi E dengan membawa data-data yang akurat," tandas Poaradda sembari menyayangkan adanya aksi protes  orang tua siswa terkait penerimaan siswa baru ini di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. ***