Kamis, 21 November 2019

Ketua Komisi C DPRD Sumut :

Inalum Harus Bayar Utang Rp 449 Miliar Plus Denda


# jack, medan

Ketua Komisi C DPRD Sumut  Muchrid Nasution SE  menegaskan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero-Inalum)  harus tetap membayar Utang Pajak Air Permukaan Umum (APU)  sebesar Rp 449 Miliar plus Denda 2 persen ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sebagai Lembaga yang punya social kontrol terhadap perimbangan keuangan  DPRDSU juga mendesak Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara jangan mau mundur satu langkah atau melemah dengan adanya permintaan pihak PT Inalum untuk membayar utang sesuai perhitungan industri PLN.

Demikian ditegaskan Murchrid Nasution yang didampingi  Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Fajar Waruwu, Chairul Anwar, Robi Agusman Harahap dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendapat Provinsi Sumatera Utara  (Dispendasu)  di ruang Komisi, Kamis (10/9).

Dalam rapat dengar Pendapat dengan Dispendasu yang dihadiri  Kepala Dinas Rajali Ssos, Viktor Lumbaraha  Kepala Bidang BPKB, Rita Mestika Kepala Bidang APU, Guntur dan Riswan  itu terungkap kalau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) meminta keringanan pembayaran pajak air permukaan umum (APU), namun ditolak pihak Dispendasu dan  tetap harus membayar pajak Air Permukaan Umum (APU) sesuai dengan hitungan Dispenda senilai Rp. 449 miliar.

.Lagi pula, kata Rajali  dari hasil mediasi Kementerian BUMN, Dirjen Anggaran Kemendagri dan Kemenkeu, Dispenda Sumut (Pemprovsu) dan manajemen Inalum belum lama ini. Artinya, Inalum harus melunasi utang pajak APU tahun 2013-2014. Total seluruh pajaknya Rp. 481 miliar. Pihak Inalum sudah membayar berdasarkan perhitungan sendiri Rp. 32 miliar. Jadi masih ada utang pajak APU Rp. 449 miliar.

“Kita harapkan Inalum  harus mematuhi Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pergub No 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air. Tetapi, seperti diketahui, PT Inalum menolak membayar Rp. 477,663 miliar tagihan pajak APU November 2013-September 2014 (11 bulan),” ujar Kadispendasu yang didukung Komisi C DPRDSU.

Terkuaknya  permohonan PT Inalum yang meminta keringan pembayaran utang sebesar Rp 449 Miliar ke Pemprovsu yang ditujukan ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho itu langsung disikapi Komisi C DPRD Sumut dan tetap menegaskan kalau persoalan Utang PT Inalum sebesar Rp 449 Miliar itu harus tetap dibayar dan Komisi C  mendukung Pemprovsu sekaitan utang ini.

“Bagaimana mungkin Pemprovsu bisa  melemah dengan adanya permintaan keringan  dari total Rp481 miliar tagihan yang harus dibayar Inalum plus denda dua persen.  Apalagi disebutkan kalau APU Dispendasu nilainya terlalu tinggi  sehingga mereka tak mampu membayar. Ada apa ini, “tukas Ketua Komisi C dan minta PT Inalum kembalikan pengelolaannya ke Jepang biar Dispendasu tidak merugi.

Dari perhitungan angka pajak penjualan APU sebesar Rp 449 miliar itu, kata Murchid  angka rupiah itu bisa  digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Pembagiannya, 50 persen untuk kabupaten/kota yang ada. Jatah 50 persen untuk daerah itu, dibagi sesuai potensi dan pemerataan. Daerah Tobasa, sebagai lokasi PLTA Asahan II untuk Inalum, akan mendapatkan porsi 70 persen. Sisanya baru dibagi ke daerah lainnya di Sumut.

“Dulu, sewaktu sistem annual fee, ada aturan pembagiannya ke 10 kabupaten/kota dan untuk Pemprovsu. Sekarang, annual fee sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan peraturan yang ada, sistem pembagiannya sudah beda. Maka daerah akan mendapatkan porsi sesuai potensi dan pemerataan,” ucap Murchid yang diaminjan Rajali lagi.

Razia

Sementara di tempat yang sama Kadispendasu Rajali Sos juga mengungkapkan untuk meningkapkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD )Provsu yang ditargetkan Rp 8,6 Triliun maka pihaknya terhitung mulai tanggal 1 Oktober- akhir Desember 2015 pihaknya akan melakukan razia pajak kenderaan bermotor bersama Dislantas, Satpol PP dan Tim Gabungan  dengan menyodorkan   bukti atau selebaran menyangkut pajak kenderaan yang belum dibayarkan. “ Kita harapkan lewat razia ini semua pajak kenderaan motor yang menunggak bisa ditagih guna menambah PAD  Pemprovsu,” tukas Rajali. ***