Kamis, 21 November 2019

Ketua F-PDIP DPRDSU Kaget

Rp1, 2 dari 8,6 Triliun APBD TA 2015, Dirasionalisasi


# jack, medan

Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman P Nadapdap, SE mengaku sangat kaget mendengar banyaknya anggaran di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran Pempropsu dirasionalisasi. Jika dikalkulasikan, dari Rp8,6 triliun nilai total APBD Sumut TA 2015, sedikitnya Rp1,2 triliun telah dirasionalisasi (dipotong) dari seluruh SKPD dengan dalih peghematan anggaran.

Hal itu diungkapkan  Budiman P Nadapdap, SE  kepada wartawan, Rabu (9/9) di DPRD Sumut menanggapi banyaknya anggaran SKPD di jajaran Pempropsu dirasionalisasi tanpa ada pemberitahuan ke Banggar (badan anggaran) legislatif. “Kita memperoleh informasi, ada sebesar Rp1,2 triliun dana APBD TA 2015 dirasionalisasi tanpa ada pemberitahuan ke Banggar  DPRD Sumut. Mengutak-atik APBD jelas pelanggaran hukum, karena pembahasan APBD ini sudah sangat rasional, karena sudah disahkan lewat paripurna dewan dan sudah disetujui oleh Depdagri, tidak bisa dirasionalisasi,” jelas Budiman.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu bahkan mengaku bingung apa maksud  dan tujuan eksekutif melakukan pemotongan di setiap SKPD dengan dalih penghematan anggaran, ketika APBD  sudah disahkan dan sudah dibingkai dengan Perda (peraturan daerah) yang secara atomatis tidak dapat lagi “diganggu-gugat”. “Artinya Pempropsu jangan lagi  menimbulkan  persoalan baru disaat  sejumlah pejabat di jajaran eksekutif maupun legislatif mengalami kegalauan. Ini kan berbahaya, APBD yang sudah disahkan tiba-tiba berubah disebabkan adanya kebijakan pemotongan anggaran,” tegas Budiman sembari mengungkapkan kekecewaannya terhadap eksekutif yang begitu berani melakukan rasionalisasi anggaran.

Jika ada rasionalisasi, tandasnya, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harusnya berkonsultasi dengan Banggar DPRD Sumut untuk membahas apa tujuan serta factor dilaksanakannya rasionalisasi, sehingga bisa dilakukan pembahasan guna mencari jalan keluarnya. “Tapi ini, setahu kita tidak pernah dibahas di Banggar,” katanya.

Namun demikian, tandas Budiman, pihaknya mendesak Plt Gubsu HT Erry Nuradi untuk segera mengajukan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ke lembaga legislatif untuk segera dibahas P-APBD Sumut TA 2015, agar diketahui SKPD mana saja yang paling besar anggarannya dirasionalisasi.  “Sekarang sudah bulan September, tapi KUA PPAS belum juga diajukan ke DPRD Sumut untuk dibahas. Ini sudah terlambat, karena KUA PPAS seharusnya sudah diajukan pada Maret 2015 dan P-APBD seharusnya sudah disahkan pada Agustus (paling lama pertengahan September sudah keluar verifikasi persetujuan dari Mendagri), sehingga bulan Oktober P-APBD bisa dilaksanakan,” katanya.Tapi kelihatannya, tandas anggota Komisi D ini, Pempropsu hingga saat ini belum menyampaikan KUA PPAS ke DPRD Sumut untuk dibahas, sehingga dikuatirkan Pergub No10/2015 tentang pembayaran pekerjaan proyek kepada pihak ketiga terkendala yang secara atomatis akan memperlambat proses pembangunan di daerah ini. ***