Senin, 6 July 2020

Ketua DPRDSU Ingatkan Bupati Walikota Waspadai Ancaman Klaster Baru


#jack, medan

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengingatkan Bupati/Walikota se-Sumut mewaspadai ancaman kluster baru Covid-19, karena beberapa kawasan di Sumut saat ini berada dalam zona merah, seperti Medan, Pematangsiantar dan Simalungun.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumut di sela sela kunjungan memonitoring pengawasan bantuan jaring pengaman sosial Pemprovsu di Rantauprapat, Labuhan Batu, Selasa (23/06/2020).

Untuk mencegah terjadinya kluster baru covid-19, Baskami Ginting menyarankan Bupati/Walikota mengaktifkan pos pengawasan, karena salah satu ancaman klaster baru yakni, warga yang baru kembali mudik dari kampung halamannya khususnya dari luar Sumut setelah berlebaran. "Tidak tertutup kemungkinan beberapa kabupaten/kota lainnya khususnya kawasan perbatasan baik darat dan pelabuhan laut menjadi pintu masuk penyebaran virus covid-19. Dari beberapa literasi yang diketahui, virus tidak menyebar dengan sendirinya, tapi manusia melalui pergerakan dan pertukaran droplet (percikan ludah) yang menyebarkan virus ke orang lain," ujarnya.

Karena itu, katanya, penelusuran jalur kontak atau contact tracing salah satu pilar utama penanganan wabah covid-19. Dengan memahami jalur kontak, kita bisa melihat pola penyebaran, kemudian berupaya menekan dan mencegah penularan lebih luas. Penanganan covid-19 seharusnya tidak semata pada titik kasus per kasus, tapi pada jejaring (network) yang berpotensi meluaskan penyebaran covid-19. 

Terkait hal itu, katanya lagi, perlu pendekatan penanganan dengan beberapa faktor, yakni perlunya kecepatan identifikasi, waktu inkubasi virus SARS-COV2 penyebab covid-19 14 hari, sehingga perlu mengikuti perkembangan klaster dalam kurun masa inkubasi tersebut.

Dia menyebutkan, ada beberapa kawasan di Medan menjadi tempat berkumpulnya para warga memiliki komunitas sendiri, karena sejak awal datang ke Sumut mencari penghidupan baru. "Saya melihat kemungkinan adanya dimensi klaster, berbagai pertemuan diikuti ratusan bahkan ribuan orang dan berlangsung berhari-hari. Intensitas pertemuan ini akan menentukan dampak klaster," katanya.

Selain itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, perlunya para pemangku kepentingan di daerah mulai dari kepala lorong, lingkungan, kepala desa, kepala nagori, lurah dan kades, kadus melakukan validitas, melibatkan pengecekan dengan berbagai pihak, kerja kolektif atau crowd sourcing. Terkait hal itu, pemkab/pemko penting memaknai data yang ada dalam konteks rantai penularan covid-19. 

Dengan demikian, ungkapnya, Seharusnya berdasarkan catatan ini, pemkab/pemko melalui Kepala Lingkungan harusnya sudah memiliki catatan berapa warganya pulang kampung walau mereka tidak melapor secara resmi. Apakah mereka mengisi formulir keterangan diri dan tujuan kepulangan. Memiliki rekomendasi gugus tugas daerah dan izin kepala desa. Dipersyaratkan tidak kembali ke kota dan menjalani isolasi mandiri.

Saya menduga di setiap wilayah provinsi yang dilewati, mereka tidak memberi keterangan yang baik. Misalnya saat melewati Lampung, si pemudik bilang mau ke perbatasan Lampung - Sumsel artinya masih dalam satu wilayah dan begitu seterusnya. "Seharusnya pemudik jujur, sehingga bisa memutus mata rantai covid-19," ungkapnya.

Dia juga mendukung upaya daerah-daerah menjaga dengan keras wilayahnya zona kuning seperti Batubara menuju hijau seperti Pakpak Bharat. "Kita juga mendukung warga di Kabupaten Karo yang membangun kampung-kampung tangguh. Kearifan lokal seperti ini sangat perlu dibangun lebih meluas agar Sumut bisa kembali normal dan tentu saja bisa menerapkan new normal," ungkapnya.