Rabu, 23 October 2019

Keputusan Rapim DPRD Sumut Masalah AKD Berobah-obah


#jack, medan

Rapat pimpinan (Rapim) sementara DPRD Sumut tentang masa jabatan AKD (Alat-alat Kelengkapan Dewan) sempat deadlock. Sebab, ada perbedaan pandangan, ada yang meminta masa jabatan AKD 1,3 tahun, namun dalam PP No. 12 tahun 2018 terkait masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun). Karenanya, sebagian pimpinan menganggap tidak ada payung hukumnya jika dibuat 1,3 tahun.

Ketua sementara DPRD Sumut Baskami Ginting ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/10/2019) usai memimpin rapat pimpinan mengakui rapat yang digelar, Selasa (8/10) membahas masalah masa jabatan AKD selama 1 tahun 3 bulan sempat diskors, karena terjadi perbedaan pendapat dan beda penapsiran terhadap PP 12 tahun 2018 terkait masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun).

"PP 12 menyebutkan 2,5 tahun, tapi sebagian minta 1,3 tahun. Pada prinsipnya kawan-kawan setuju, asal tidak menyalahi aturan. Kita ingin yang ditetapkan ada payung hukumnya, sehingga diputuskan akan dikonsultasikan ke Mendagri," ujar Baskami seraya menyebutkan dirinya hari ini Kamis (10/10/) berangkat ke Jakarta menemui Mendagri sekaligus mempertanyakan SK pengukuhan pimpinan DPRD Sumut defenitif.

Karena, lanjut Baskami, Pimpinan dewan yang defenitif perlu disegerakan, sebab banyak tugas-tugas yang sudah mendesak untuk diselasaikan. Diantaranya membentuk Pansus tatib (panitia khusus tata tertib). "Sebelum pimpinan defenitif, anggota dewan tidak bisa menggunakan anggaran sppd (surat perintah perjalanan dinas) dan kegiatan lainnya," ujarnya.

Sementara Sekretaris Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga mengaku kecewa dan menilai Rapim Dewan terkesan 'ecek-ecek', karena pembahasan pertama sudah diputuskan masa pergantian pimpinan/anggota AKD 1,3 tahun.

Meski sempat terjadi deadlock dan dilanjutkan rapat sore harinya disepakati porsi jabatan ketua dan sekretaris AKD secara proporsional sesuai jumlah kursi, sehingga dibuat rumusan dan masa jabatan lamanya 1,3 tahun.

"Namun rapat dilanjutkan hari ini Rabu (9/10/2019) buyar, karena dari Fraksi Gerindra, PKS dan NasDem menganulir hasil keputusan rapat Selasa semalam yang dipimpin pimpinan sementara dari Fraksi Gerindra Srikumala. Ini menunjukkan mereka tidak menghargai hasil rapat yang sudah disepakati dengan alasan tidak sesuai PP 12 tahun 2018. Masa jabatan AKD 1,3 tahun akan dibawa ke Mendagri. Harusnya tidak perlu dikonsultasikan, karena hal itu menyangkut internal dewan.

Saya menilai rapat itu rapat ecek-ecek, karena tidak menghargai marwah sendiri. Rapat itu sepertinya tidak punya marwah karena keputusan yang berubah-ubah. Kita khawatir kedepan akan jadi preseden buruk," ujar Zeira.

Sedangkan Menurut Sekretaris Fraksi Nasdem Dimas Tri Adji, masa kerja AKD 1,3 tahun ada dibicarakan dalam Rapim Selasa (8/10/2019), tapi ada kekuatiran apa yang diputuskan melanggar PP 12 tahun 2018.

"Kita menganulir bukan untuk menabrak aturan dan yang jadi multi tapsir pada PP 12 itu dipasal 47 bagian keempat disebutkan masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2,6 tahun. Disitu tidak dibuat maksimal, tapi selama. Kecuali perpindahan anggota antar komisi dapat dilakukan paling singkat 1 tahun," kata Dimas.

Anggota dewan dari dapil Sumut IV (Sergai dan Tebingtinggi) ini menyebutkan, dalam pembahasan mengutamakan kebersamaan, tapi kebersamaan yang melanggar aturan, tidak tepat. "Kita ingin kebersamaan, proporsional dan tidak melanggar aturan. Untuk lebih baiknya, diputuskan masalah masa jabatan AKD 1,3 tahun dikonsultasikan ke Mendagri," tambahnya. ***