Selasa, 21 November 2017

Jalan Alternatif Karo-Langkat Tunggu Kajian Akademis


#jack, medan

Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama dengan dinas PU Bina Marga Sumut melakukan pembahasan didalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait jalan alternatif yang menghubungkan Karo-Langkat yang bersumber dari dana P-APBD 2017, Selasa (7/11/2017).

RDP tersebut langsung dipimpin wakil Ketua Komisi D Baskami Ginting (F-PDIP), bersama sekretaris komisi, Novita Sari SH (F-Golkar), Analisman Zhaluhu (F-PDIP) dan Kadis PU Bina Marga Sumut Andul Haris Lubis beserta jajarannya.

Wakil Ketua Komisi D Baskami Ginting menjelaskan, saat ini pihaknya sedang membuat kajian akademis. "Sebelumnya, permohonan kita ke Kementrian Kehutanan sudah disetujui, tingga kajian akademisnya saja yang harus dipenuhi,"katanya.

Disana, akan kita lihat, apa saja tanggungjawab Pemkab Karo dan Langkat terkait jalan alternatif.  

Senada juga disampiakan Novita Sari SH, bahwa realisasinya pengerjaan jalan tersebut hanya menunggu kajian. Setidaknya, proses tinggal menunggu waktu saja. “Untuk diketahui, surat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI telah turun. Terutama untuk jalur sepanjang 5 Km yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL),” ujar Novitasari menbjelaskan.

Sebelumnya, Wagubsu Nuhajizah Marpaung saat meninjau lapangan jalan Karo-Langkat bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana menuturkan, akan segera memperbaiki jalan tersebut yang sekarang sudah hampir semua badan jalan kopak kapik.

Wagubsu berharap, kedepan agar jalan Karo-Langkat dijaga dengan baik kelestarian hutannya, bila sudah berfungsi sekaligus sebagai jalan alternatif Berastagi-Medan, jika jalan utama ini terjadi bencana alam, misal ada longsor atau macet total.

Kadis PU Bina Marga Sumut Abdul Haris Lubis menjelaskan bahwa untuk perbaikan jalan tembus dikedua kabupaten tersebut sudah memiliki izin prinsip. hanya saja, masih perlu kajian akademis.

"Kita sudah mengantongi izin prinsip atas pengerjaan jalan sepanjang 5 Km tersebut, begitupun masih perlu kajian akademis serta kerjasama antara Pemprovsu dan pihak TNGL,"sebutnya.

Ia menjelaskan, setelah ada kajian dan perjanjian tersebut, jalan tembus yang menghubungkan Karo-Langkat di tahun 2018 bisa dialokasikan anggarannya. Atau setidaknya dilakukan peningkatan Jalan.  "Keinginan itu guna memenuhi aspirasi masyarakat selama ini,"ketus Haris.

Terkait analisis akademis yang dilakukan, dirinya mengaku bahwa sudah dipersiapkan. "Untuk kajian akademis, kita sudah persiapkan,"ucapnya lagi.

Terkait kelestarian hutannya, Kadis mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan.Termasuk pembangunan Pos dan menggelar penyuluhan yang berisi himbauan dan pemeberitahuan bahwa hutan tersebut merupakan wilayah TNGL yang harus dilindungi.

Mengenai petugas jaga nanti, dirinya tidak bisa menjelaskan. "Untuk itu, nanti berdasarkan kesepakatan, dari mana petugas jaga yang melakukan penjagaan. Intinya, kita akan melibatkan kedua Pemkab tersebut.

"Selain merusak hutan, pemukiman pun tidak boleh berdiri sepanjang pinggiran jalan alternatif tersebut, karena tindakan itu merupakan pelanggaran hukum,"tegasnya.***