Minggu, 5 July 2020

Harus Lebih Jelas Kasusnya, Jangan Digantung

Usut Kasus Dugaan Korupsi di Disbun Sumut!


# jack, medan

Direktur Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa), Syawal Harahap, meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) konsisten dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Plt Kadis  Pertanian Sumut, M Azhar Harahap SP MMA, saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) di Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut.

"Pihak Kejati Sumut harus komitmen menangani kasus itu. Rasanya aneh, kasus tahun 2010 hingga 2012 itu belum selesai sampai sekarang," sesalnya di Medan, Sabtu (13/8/2016) akhir pekan lalu.

Syawal mensinyalir, pihak Kejatisu menjadikan kasus dugaan korupsi program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan Disbun Sumut tahun 2011 itu "langganan" penyidikan yang  tidak jelas akhirnya. "Kesannya, penyidikan kasus ini sengaja diperlama," ujarnya.

Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz sangat mendukung upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan dalam menegakkan hukum, terutama masalah Korupsi di Sumatera Utara. Namun sebaiknya kasus yang sudah sekian lama harus ada kejelasan. “Kalau memang kasus itu menyatakan bersalah dan sudah cukup bukti ya sebaiknya harus disegerakan pemeriksaannya. Jika tidak juga harus jelas jangan digantung-gantung,” ujar Fauzi

Anggota Dewan dari dapil XII (Binjai Langkat) sangat yakin  terhadap proses hukum yg sedang dijalankan Kejatisu dapat membuka secara terang benderang kasus tersebut. “Sebagai mana juga masyarakat sangat yakin dengan  kerja kejaksaan dalam proses hukum. Apalagi kasus itu disebut-sebut menjerat oknum plt.kadis pertanian,” ujar Fauzi menambahkan.

Diinformasikan bahwa, berdasarkan surat nomor: R-324/N.2.1/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang bersifat rahasia, pihak penyidik Kejatisu memanggil Azhar Harahap untuk diperiksa. Tak hanya itu, pihak penyidik juga memeriksa Azhar Harahap terkait kasus dugaan korupsi program peningkatan nilai tambah daya  asing  industri hilir pemasaran dan ekspor hasil pertanian  tahun 2012. Pemeriksaan itu berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejatisu Nomor: Print-12/N.2/Fd.2/Fd.1/02/2016  tertanggal 26 Februari 2016.

Sebelumnya, Kasi Penerangan dan Hukum Kejatisu, Bobi Sandri SH MH, menyatakan perkara tersebut masih dalam tahap pengumpulan bahan dan dokumen. Sementara, Azhar Harahap yang dihubungi melalui telepon seluler nomor 08126354xxx, tidak menjawab.(*)