Sabtu, 24 August 2019

Hak Interplasi Terhadap Walikota Akan Terus Berlanjut


#jack, medan

Rencana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan untuk menggulirkan hak interplasi terhadap Walikota Medan terus berlanjut. Hal itu diungkap Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada wartawan. Dirinya mendesak agar Pemerintah Kota (Pemko) segera merealisasikan semua kebijakan yang sudah  sepakati bersama.

“Pemko harus segera merealisasikan kebijakan yanf sudah disepakati. Tak ada alasan Pemko untuk menganulirnya secara sepihak,” kata Bahrumsyah, Kamis (13/6/2019).

Untuk mempertegas wacana interplasi, Bahrumsyah mengatakan dirinya akan terus memanfaatkan beberapa instrumen seperti rapat paripurna.

“Kita akan pertegas lagi  dalam paripurna, bahkan ada paripurna Senin. Paripurna nota pengantar LPj walikota. Dan itu kita pertegas dalam pandangan fraksi lagi. Dalam berbagai instrumen harus kita pertegas,” ujarnya lagi.

Ia mengungkapkan, Banyaknya masyarakat yang tak mampu berobat dan kesehatannya menurun namun dibawa ke RS menjadi alasan utama digulirkan interplasi terhadap walikota. Tambah lagi, alasan Pemko yang tak rasional membuat pihaknya semakin yakin untuk menggulirkan interplasi tersebut.

“Selain kondisi masyarakat, alasan Pemko tak rasional, di tahun 2018 tak ada persoalan, itu kemampuan keuangan kita yang setujui di APBD. Dinas Kesehatan ngambil kebijakan sepihak kalau ini dibawa ke Dinsos, sementara Dinsos tak punya anggaran. Ini sikap pribadi, tak profesional, mereka mudah mengubah-ubah,” ungkapnya.

Bahrumsyah melanjutkan,”Ini harus diselesaikan, ini sudah disepakati, ini Perda. APBD itukan dalam bentuk Perda. jika tak dilakukan Pemko melanggar Perda. Ini uang kita, ukuran  masyarakat tak mampu kita yang buat sendiri. karena uang kita, kecuali APBN yang diatur menteri. Kita sudah buat di 2018, tak ada masalah,” lanjutnya.

Saat ini Komisi II masih menunggu jawaban dari Pemko dari hasil kesepakatan RDP dengan Dinas Kesehatan pada 20 Mei 2019 lalu. Dirinya juga mengatakan Komisi II masih menunggu keputusan resmi dari lintas fraksi.

Interplasi ini sangat penting, sebab, menurut Rajuddin banyak masyarakat yang bertanya mengapa kartu BPJS PBInya tak bisa digunaka n.

“Masyarakat sudah bertanya, masyarakat sudah menerima kartu tapi tak bisa digunakan. Sangat disayangkan, sampai kapan masyarakat menunggu. Apalagi ini uda disahkan, dibayar kenapa dibatalkan, bahkan lucunya dinkes tak tahu pula pembayaran sudah dilakukan. Itu hal yang aneh. Cuma kita hargai dulu hasil RDP dengan Dinkes, jika waktu yang ditunggu sudah berakhir ya kita minta konfirmasi,” pungkasnya. ***