Kamis, 13 December 2018

Gubsu Diminta Dukung Perda Masyarakat Hukum Adat


#jack, medan

Wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, mendukung diterapkan peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah provinsi Sumatera Utara, Bupati Langkat, Dirut PTPN II, BPN wilayah Sumut, Kepolisian Poldasu, Sultan dan Kejuruan masyarakat adat Melayu kabupaten Langkat. Senin (8/10/2018), di Medan.

Muhri Fauzi Hafiz atau biasa dipanggil Bang Fauzi, menegaskan, bahwa sebagai perwakilan pemerintah pusat dengan tugas mengevaluasi rancangan Perda (Ranperda) yang diusulkan oleh Bupati / Walikota, maka, Gubsu punya peran strategis guna mengawal kepentingan masyarakat di daerah. Dalam RDP hari ini, diketahui sejak bulan Februari tahun 2018, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Langkat, yang disampaikan pemerintah kabupaten Langkat untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi belum diselesaikan juga. Proses yang lambat dan lama ini, membuat masyarakat adat Melayu di kabupaten Langkat sebagai salah satu bagian dari Ranperda tersebut merasa dirugikan. Oleh karena itu, kita minta agar Gubsu mendukung lahirnya Perda ini dengan memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera menyelesaikan proses evaluasi Ranperda yang tersebut di atas, ujar Bang Fauzi.

Di tempat yang sama, menurut Tuanku Tengku  Azwar Aziz selaku Sultan Kesultanan Langkat, mewakili masyarakat adat Melayu, dirinya sangat berterima kasih lahirnya Rancangan Perda inisiatif yang digagas kalangan DPRD kabupaten Langkat. Nantinya Perda ini akan menjadi bukti pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Melayu di kabupaten Langkat. Namun, dirinya sendiri sempat merasa lelah dengan panjangnya proses pembahasan Ranperda tersebut dimana sampai saat ini belum juga dinomori dan disahkan sebagai Perda.

Tuanku Sultan Kesultanan Langkat menegaskan bahwa

semangat kesultanan Langkat yang ada terkait Ranperda itu, bukanlah hanya soal pengakuan dan aset tanah saja. Tetapi dirinya meyakini dengan lahirnya Perda yang terkait perlindungan masyarakat hukum adat ini akan menyatukan semua potensi etnik suku bangsa yang ada di daerah khususnya di kabupaten Langkat.

"Kami sempat merasa bahwa Bupati saat ini seperti tidak ada kepedulian terhadap masyarakat adat Melayu di kabupaten Langkat," ujar Sultan Langkat dalam RDP di ruang rapat komisi gedung DPRD Sumut di Medan.

Menanggapi permasalahan Ranperda, mewakili Bupati Langkat hadir Asisten 1 Abdul Karim, dirinya menegaskan bahwa dari awal penyusunan Ranperda inisiatif DPRD kabupaten Langkat ini, Bupati dan pemerintah kabupaten Langkat sangat mendukung. Saat ini kami hanya tinggal menunggu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Utara terhadap Ranperda tersebut. ***