Sabtu, 22 September 2018

Gaji ASN Bulan 13 dan THR Tak Lebih Hanya Politis

Pemerintah Daerah Bingung Anggaran Tak Diganti


#jack, medan

Kewajiban membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan dan TNI-Polri melalui PP no 18 Tahun 2018 menyisakan persoalan baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya Pemda yang semula berharap  uang membayarkan THR dan Gaji ke-13 akan diganti oleh Pemerintah Pusat melalui kucuran APBN lewat dana Dana Alokasi Khusus (DAU) kandas. Akibatnya Pemda harus melakukan efisiensi anggaran dan menanggung sendiri pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut.

DPRD Kabupaten Asahan  menyampaikan hal tersebut saat berkonsultasi ke DPRD Sumut Jumat (14/9/2018). Kepada perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut yang diwakili Syamsul Qodri, DPRD Kabupaten Asahan menyampaikan keluhan terkait sejumlah persoalan yang saat ini mereka hadapi. Hadir dari DPRD Asahan, Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Asahan Ilham Harahap, Dahron Hutagaol, Winarni Supraningsih, serta anggota Banggar diantaranya Ebenezer Siregar.

Seperti yang disampaikan Ebenezer kalau saat ini pihaknya harus melakukan efisiensi anggaran akibat adanya pembayaran THR dan Gaji ke-13. Saat ini mereka juga dipusingkan dengan penyusunan PAPBD 2018 dimana sampai saat ini pihak Pemprovsu tak kunjung melakukan pembahasan PAPBD Provsu TA 2018. 

"Tadinya kita berpikir karena ini Peraturan Pemerintah (PP) akan ada ditampung melalui APBN Perubahan dan disalurkan ke Pemda melalui dana DAU. Ternyata APBN P tidak ada. Makanya kita berkonsultasi ke DPRD Sumut hari ini setelah sebelumnya ke Pemprovsu. Termasuk juga persoalan kami mau menyusun PABD tapi terkendal pula dengan belum selesai PABD Provinsi,"ujar Ebenezer Siregar di DPRD Sumut.

Dikatakan Ebenezer akibat pembayaran THR dan Gaji ke-13 dibebankan ke Pemda Asahan akibatnya mereka harus memutar otak untuk melakukan efisiensi anggaran. Dan yang menjadi dampaknya hanya sekitar Rp30 miliar dari Silpa yang bisa dilakukan untuk belanja pembangunan.

"Makanya kita menilai bahwa PP itu lebih bermuatan politis belaka. Memang betul pemberian gaji ke-13 itu sangat membantu ASN, pensiunan atau TNI-Polri dalam menghadapi lebaran dan tahun ajaran baru anak sekolah, tapi ya seperti ini dampaknya ada program yang harus dikorbankan karena efisiensi anggaran,"terang Ebenezer lagi.

Menyikapi hal tersebut anggota DPRD Sumut, H Syamsul Qodri mengaku bahwa persoalan yang dihadapi Pemda Asahan sama juga dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Kota lainnya. Hanya saja memang dengan kondisi tersebut Pemkab dan Pemkot bersama legislatif harus memutar otak untuk melakukan optimalisasi anggaran yang ada.

"Ya seperti itulah yang saat ini dihadapi. Persoalan ini bukan hanya di Kabupaten Asahan tapi juga di Kabupaten Kota lainnya. Yang membedakan hanya seberapa kuat keuangan masing-masing daerah untuk bisa menutupi anggaran itu dan tidak sampai mengganggu program atau kebijakam lainnya yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,"ujar Syamsul Qodri. ***