Sabtu, 15 December 2018

Forum Nelayan Teri Medan Sampaikan Aspirasi Permen 71/2016

DPRDSU Desak Pemerintah Pusat Berlaku Adil


#jack, medan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 dinilai tak berkeadilan. Ratusan nelayan teri Medan meminta agar diberikan dispensasi sebagaimana daerah lain di Jawa Tengah. 

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Forum Nelayan Teri Medan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Biro Hukum Pemprovsu, Polairud dengan Komisi A DPRD Sumut, Selasa (4/12/2018).

Perwakilan Forum Nelayan Teri, Arnol meminta DPRDSU membantu para nelayan menyampaikan aspirasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar nelayan di Sumut khususnya nelayan teri Medan diberikan dispensasi melaut. Akibat PermenKP tersebut, nelayan selama ini dilanda ketakutan saat akan melaut dan mengancam kesinambungan hidup keluarga mereka. 

"PermenKP 7/2016 berdampak besar bagi kami nelayan, kami melaut ketakutan. Kami minta dispensasi seperti daerah lain, sebab teri Medan ini juga sudah mendunia," ujarnya. 

Kepala Bidang Penangkapan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, Ahmad Efendi mengatakan, nelayan teri menggunakan pukat hela yang dilarang dalam PermenKP tersebut. Menurutnya, setelah dipelajari, penggunaan pukat hela tersebut bisa diganti dengan pukat apung yang juga bisa menangkap ikan teri. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya Kementerian Perikanan telah menyediakan bantuan alat tangkap yang diperbolehkan dalam PermenKP. Namun penyerahan bantuan mengikuti persyaratan yang berlaku yaitu, bantuan diserahkan kepada kelompok nelayan yang berbadan hukum.

"Untuk mengantisipasi ini, kita juga sudah menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan alat tangkap. 50 persen diserahkan untuk mengganti alat tangkap nelayan yang terdampak dan 50 persen lagi diserahkan kepada kelompok nelayan koperasi yang mengusulkan. Bantuan diserahkan untuk nelayan yang memiliki kapan di bawah 10 GT," katanya. 

Kasi Penegakan Hukum Polairud, Jenda Sitepu mengatakan pihaknya hanya menelihara Kamtibmas dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Penangkapan yang dilakukan Polairud disebabkan terjadinya bentrok antar kelompok nelayan. 

Kalau kami menoleransi penegakan hukum dan ada yg memojokkan kami, kami pasti menjadi institusi pertama yg disalahkan.  Secara pribadi, saya setuju dispensasi," katanya. 

Ketua Komisi A DPRDSU, HM Nezar Djoeli didampingi anggota Irwan Amin dan Megalia   mengatakan persoalan tersebut akan dibawa ke Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk dibahas bersama. Pemerintah harus hadir dalam persoalan yang melibatkan nasib nelayan tersebut. Dikhawatirkan, jika tidak mendapat perhatian dari pemerintah, selain menimbulkan kemiskinan juga akan meningkatkan kriminalitas. 

"Kita harus cepat menyikapi apa yang menjadi permohonan para nelayan ini. Menteri Susi Pudjiastuti harus bertanggungjawab, jangan hanya di kawasan lain saja yang ada pengecualian. PermenKP ini tidak berkeadilan bagi masyarakat kita di Sumut. Kalau memang aturan itu berlaku untuk semua, jangan ada pengecualian sama sekali, tapi ini ada pengecualian di daerah lain, sementara di Sumut tidak. Kita harus perjuangkan ini. Karena teri Medan sudah jadi ikon, jangan sampai punah," katanya. 

Ia juga menegaskan, penegak hukum untuk tidak melakukan penangkapan sementara sampai DPRDSU memperjuangkan aspirasi para nelayan tersebut ke kementerian. Pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, pertengahan Desember. 

"Kami akan surati Ketua DPRDSU agar kami bisa menemui menteri atau seminimal-minimalnya Dirjen. Permen ini bukan tidak bisa salah, hanya kitab suci yang tidak bisa dikoreksi," jelasnya. ***