Selasa, 2 June 2020

DPRDSU Minta TAPD dan Gubsu Bahas Anggaran Lawan Covid-19


#jack, medan

DPRD Sumut minta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Sumatera Utara dan Gubsu segera melaksanakan pembahasan terhadap anggaran keperluan yang sangat dibutuhkan melawan virus corona atau covid-19. "TAPDD Propinsi Sumut dan Gubernur harus segera membahas anggaran yang diperlukan untuk melawan covid 19, karena masa syatus keadaan darurat wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia diperpanjang hingga 91 hari kedepan," ujar Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (29/3/2020) di Medan.

Jika pihak eksekutif sudah membahasnya, lanjut Baskami, DPRD Sumut melalui banggar (badan anggaran) akan membahas bersama TAPD yang dihunjuk Gubsu, karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan guna pencegahan penyebaran wabah virus corona di wilayah Sumut agar tidak semakin meluas.

Dia menyebutkan, saat ini Sumut harus tetap bersiaga mengantisipasi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit covid-19, sehingga beberapa wilayah seperti Kota Medan sudah melakukan lockdown (menutup keluar masuk) beberapa titik ruas jalan.

Ketua Dewan dari PDIPeejuangan minta, fokus pembahasan rencana anggaran akan diutamakan untuk kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) tenaga medis, puskesmas-puskesmas dan rumah sakit sebagai garda terdepan melayani warga ODP, PDP dan yang positip.

Menurut Baskami, Puskesmas juga harus bisa mendeteksi ketika ada warga yang datang dan mengedukasi warga yang awam soal virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi global itu, sehingga Puskemas sudah bisa menyiapkan dan memberikan rujukan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Terkait penggunaan anggarannya, Baskami Ginting mengingatkan, DPRD Sumut akan menjaga dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut, agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan.  "Kita minta supaya semua penggunaan anggaran dipergunakan dengan baik. Jangan coba-coba ada berbuat penyimpangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Semua aparat penegak hukum dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut dengan ketat," tegasnya. ***