Rabu, 20 March 2019

DPRDSU Desak KLHK Revisi Peta Kawasan Hutan Lau Simeme


#jack, medan

DPRD Sumut mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merevisi peta kawasan hutan di kab. Deliserdang tepatnya di kawasan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Lau Simeme.

Sebab, kawasan itu dinyatakan hutan produksi oleh KLHK berdasarkan SK 579, sehingga masyarakat yang sudah menduduki lahan sekitar 100 tahun lebih tidak mendapat ganti rugi lahan, hanya ganti rugi tanaman. Akibatnya, masyarakat protes.

"Dengan begitu tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan tersebut bisa diganti rugi. Sebab, sudah 14 tahun masyarakat Kec. Biru-biru resah karena tidak ada kepastian ganti rugi lahan," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz usai rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kec. Biru-biru, dan tiga kecamatan lain, BWSS II, Dinas Kehutanan dan Pemkab Deliserdang, Senin (11/3/2019).

Perwakilan Dinas Kehutanan  Sumut E. Pane dan Kepala Badan Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Panjaitan mengatakan, daerah PSN Bendungan Lau Simeme belum dilakukan penataan batas dan verifikasi di lapangan. Karenanya, penyelesaian permasalah ini bisa ditempuh dengan review tata ruang. "Jadi agar bisa merubah batasan hutan yang masuk daerah pemukiman bisa dilakukan dengan pengajuan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Anggaran TORA dari pusat dan kegiatan ini dikerjakan untuk bisa dilakukan verifikasi tadi," katanya.

Sementara itu, Kepala Satker Bendungan Lau Simeme BWSS II Marwansyah menyatakan pihaknya siap membiayai proses inventarisasi hutan produksi terbatas yang nantinya direvisi menjadi TORA. Dengan demikian kepemilikan warga atas tanah yang mereka tuntut terpenuhi dan ganti rugi dapat dilaksanakan.

Sedangkan Ketua Persatuan Arih Ersada (PAE), Sembol Ginting mengatakan, masyarakat tidak pernah diajak  berdiskusi oleh pemerintah dalam persoalan lahan tersebut. "Kami hanya sebagai objek dan harus menerima keputusan bahwa lahan tidak diganti rugi, hanya tanaman yang diganti rugi. Seolah-olah kami ini orang yang terjajah, bukan rakyat yang merdeka," tegasnya.

Dia menganggap, jika SK 579 yang menyatakan 5 desa Kec. Biru biru dan 3 kecamatan lainnya masuk dalam kawasan hutan produksi, salahsatu legalitas formal. Maka itu menghancurkan hati masyarakat. "Ketidakadilan bagi masyarakat, maka yang membuatnya adalah kontra pancasila, akibat SK itu rakyat menderita, maka itu melanggar Pancasila," tegasnya.

Sedangkan Camat Biru-biru Wahyu mengungkapkan, kalau lahan tersebut tidak logis dimasukkan dalam kawasan hutan produksi, karena keberadaan masyarakat sudah ada jauh sebelum SK tersebut keluar. "Sudah ada desa dan puluhan tahun sudah ada mereka di sana, saya mengharapkan penduduk mendapatkan ganti rugi, " tambahnya. ***