Selasa, 21 November 2017

DPRD Sumut Bahas Lima Ranperda “Glondomgan”

Persetujuan “Siluman” Ditunda Pembahasannya


#jack, medan

DPRD Sumut bahas lima (5) Rancangan Peraturan Daerah (Perda) “Glondongan” yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/11/2017).

Dalam rapat tersebut turut dibahas persetujuan perpanjangan kerjasama sister Province antara Pemprovsu dengan Bekes Country (Hungaria) yang menyisakan masalah. Karena Ranperda Sister Province Ranperda tentang ketenagalistrikan di klaim oleh sejumlah anggota DPRD Sumut ini tidak pernah dibahas pada Rapat-Rapat di Komisi A, DPRD Sumut. Bahkan anggota dewan meminta pengesahannya ditunda hingga Senin pekan depan (20/11/2017) yang akan datang.

Semula sejumlah tidak menyadari bahwa ada Ranperda “Glondongan” itu yang tidak mengikuti mekanisme pembahasannya melalui Komisi-Komisi. Namun setelah sekretaris fraksi Golkar, Muchrid Nasution melakukan intrupsi, barulah Rapat yang dipimpin Aduhot Simamora itu terperanjat. Bahkan sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi PKS melalui Syamsul Qodri dan Fraksi PDIP melalui Analisman Zalukhu dan Sutrisno Pangaribuan mengajukan penghentian pembahasan, namun melanjutkan pembahasan 5 Ranperda lainnya. Padahal banyak Pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi lainnya terhadap Perda yang diklaim siluman tersebut.

Setelah Aduhot Simamora merasa tidak sanggup melanjutkan Pariprna dan mensekornya untuk menunggu ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman yang melanjutkan keinginan peserta Paripurna untuk menunda pembahasan Perda “Sister Province” tersebut hingga minggu depan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa keenam Ranperda tersebut yakni perubahan atas perda provinsi Sumut nomor 6 tahun 2013 tentang retribusi daerah, perubahan kedua atas perda provsu nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Rencana pembangunan industri provinsi Sumut tahun 2017-2037. Selain itu, perubahan atas Perda Provsu nomor 10 tahun 2009 tentang PDAM Tirtanadi, perubahan atas perda provsu nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provsu serta penambahan penyertaan modal ke dalam PT Bank Sumut.

Gubsu Tengku Erry Nuradi dalam kesempatan itu mengatakan, latar belakang Pemprovsu mengajukan perubahan atas perda tentang retribusi daerah karena adanya ketentuan dari Mendagri terkait pembatalan beberapa ketentuan perda Sumut. Dimana dalam analysis Mendagri Perda tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan dengan kepentingan umum sehingga perlu untuk digaji ulang.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan, sesuai dengan rapat pimpinan dan fraksi serta Sekretaris fraksi yang digelar pada 16 Oktober 2017, telah disepakati kajian terhadap 5 Ranperda dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPBD) sementara ranperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam PT Bank Sumut dilakukan oleh pimpinan dewan dan BPBD. Dalam kesempatan itu turut dipaparkan hasil kajian dan masukan terhadap Ranperda oleh BPBD.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Gubsu Tengku Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, Wakil ketua DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap dan Aduhot Simamora, plt Sekda Provsu, Ibnu Hutomo, sejumlah anggota dewan dan pimpinan SKPD Provsu.***