Kamis, 13 December 2018

DPRD Pertanyakan Langkah Walikota Benahi RPH


#jack, medan

DPRD Medan menggelar paripurna tentang Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Senin (8/10/2018) di Gedung DPRD Kota Medan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan saat membacakan pemandangan umum mengatakan, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Walikota Medan yang berkeinginan menajadikan BUMD RPH sebagai sumber peningkatan PAD.

Namun, Fraksi PDIP minta penjelasan langkah-langkah strategis dalam penanganan terkait maraknya RPH liar. Juga tingginya harga daging serta banyaknya daging ilegal yang diduga mengandung formalin di Kota Medan. Selain itu, kata Wong Chun Sen, fraksinya menilai dalam laporan keuangan Pemko Medan TA 2016 dan 2017, penerimaan PAD dari Rumah Potong Hewan selalu nol alias nihil.

“Apa kendala yang dihadapi pihak RPH Kota Medan. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan strategi apa yang dilakukan pihak PD RPH untuk mengatasi pemasalahan tersebut. Apakah dengan perubahan badan usaha ini nantinya, PAD Kota Medan dari retribusi rumah potong hewan diyakini meningkat? Dan berapa persenkah peningkatannya sesuai yang diharapkan?” tanyanya.

Sementara, Fraksi PAN minta Pemko Medan memperjelas status sertifikat kepemilikan aset RPH. “Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena dikhawatirkan ke depannya aset-aset tersebut dapat beralih ke pihak yang tidak berhak,” kata Zulkarnain Yusuf, yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Kota Medan ini. ***