Rabu, 20 March 2019

DPRD: Perhitungan Pembiayaan Penggunaan LPJU Tak Sesuai


#jack, medan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan meminta agar Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menggunakan meterisasi. Sebab, hingga saat ini banyak lampu jalan yang padam maupun rusak, namun biaya LPJU tetap dibayar masyarakat selaku konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui pembayaran rekening listrik.

“LPJU di Medan sebaiknya pakai meterisasi, jadi terukur berapa biaya pemakaiannya. Apalagi banyak lampu jalan yang tak berfungsi, tapi biayanya tetap juga dibayar oleh masyarakat yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 7 persen dari rekening listrik,”ujar Parlaungan Simangunsong, anggota Komisi D DPRD Medan, Kamis (14/3/2019). 

Menurutnya, perhitungan pembiayaan penggunaan LPJU tak sesuai karena banyak lampu jalan tak berfungsi. “Saya menilai, LPJU yang mati maupun rusak tetap dihitung juga. Jadi kalau pakai meterisasi, bisa diketahui berapa yang digunakan dan biayanya. Pemakaian meteran untuk LPJU ini sudah kami usulkan dulu, tapi sampai sekarang belum terealisasi,”kata politisi Demokrat ini.

Kesimpulannya, lanjut Parlaungan, Pemko Medan bisa mendapat retribusi dari LPJU jika menggunakan meteran. Sebab, tarif listrik LPJU merupakan tarif sosial bukan tarif usaha. “Berapa yang diperoleh pemko dari PPJ, kemudian berapa yang dibayarkan ke PLN, selanjutnya sisanya bisa untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tukasnya.

Mantan Ketua Komisi D yang membidangi infrastruktur ini juga menyatakan apresiasi atas adanya pendataan LPJU kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan PLN Area Medan. Namun dia mengingatkan agar DKP memperbaiki kinerja dengan memasang lampu jalan maupun memperbaiki LPJU yang rusak.

“Kita apresiasi kerjasama DKP dan PLN untuk mendata LPJU. Tapi kita ingatkan agar DKP memperbaiki kinerja dan segera memberi penerangan di jalan, termasuk di gang-gang warga. Kesalahan besar jika dibiarkan LPJU padam, harus ada pemeliharaan setiap saat. Jadi jika padam, langsung ada yang memperbaiki. Karena masyarakat yang bayar rekening penggunaan LPJU,”tegas Parlaungan. ***