Jumat, 20 October 2017

DPRD Nilai Perwal Walikota Medan Langgar Perda


#wasgo, medan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Medan menilai pengalihan pengelolaan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Kecamatan, melanggar Peraturan Daerah (Perda).

“Pengalihan pengelolaan yang disebutkan dalam Perwal No. 73 Tahun 2017 yang diterbitkan 29 September 2017 harus ditinjau ulang, karena jelas-jelas melanggar Perda yang sudah disahkan DPRD Medan.” Kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Godfried Effendy Lubis, kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Senin (9/10/2017).

Anggota Komisi D ini mengaku, tidak mengetahui  jelas kenapa Walikota Medan justru menerbitkan Perwal yang jelas-jelas bertentangan dengan Perda Kota Medan. Dalam Perwal No. 73 tahun 2017, sebut Godfried, isinya menyebutkan pengelolaan kebersihan di Kota Medan akan dialihkan dari Dinas kebersihan dan Pertamanan ke kecamatan.

Sementara, sambung Godfried, di Perda No. 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan pada Bab II Pasal 2 Poin 7 disebutkan dengan jelas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan.

“Jelas di pasal itu disebutkan bidang pekerjaan dinas tersebut dan tidak ada disebutkan bahwa kecamatan berhak mengelola kebersihan Kota Medan kecuali hanya bersifat koordinasi,” ujar Godfried.

DPRD Medan saat mengesahkan Perda itu, kataGodfried, bukan asal-asalan saja. Namun, berdasarkan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka diterbitkanlah Perda No, 15 tahun 2016. Setelah Perda terbit barulah Walikota menerbitkan Perwal No. 1 tahun 2017 yang salah satu isinya pada pasal 30 menyebutkan urusan kebersihan Kota Medan diserahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

“Tapi, baru-baru ini, Walikota malah menerbitkan Perwal No. 73 tahun 2017 yang isinya justru tidak sesuai dengan Perda yang sudah dibuat. Hal ini sudah melanggar dan Perwal harus dicabut dan dikembalikan ke semula. Peraturan yang dikeluarkan harusnya tidak melanggar peraturan yang diatasnya,” pungkasnya. ***