Minggu, 5 July 2020

Diperlukan Tindakan Strategis Amankan Hutan

DPRDSU : Kadis Kehutanan Sumut Terkesan “Buang Badan”


# jack, medan

Persoalan hutan merupakan persoalan krusial yang harus ditangani dengan tindakan strategis oleh dinas terkait menghadapi perambah hutan dan hutan konversi. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan Kadis Kehutanan Sumut, Harlen Purba yang terkesan “buang-badan” seolah-olah bukan tanggung jawabnya.

Demikian anggota DPRD Sumut, Astrayuda Bangun, Senin (29/8/2016) disela-sela Rapat Paripurna dewan terkait Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) APBD tahun 2015 di gedung dewan, jl Imam Bonjol Medan.

Menurut anggota dewan dari Dapil Tanah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini bahwa selama ini banyak terjadi bencana alam, longsor akibat terjadinya perambahan maupun konversi hutan secara tidak terkendali. “Seharusnya Dinas terkait melakukan tindakan strategis untuk mengamankan hutan dari para perambah maupun para mafia pembalakan hutan. Bukan sebaliknya seperti yang ditontonkan Kadis Kehutanan Sumut yang terkesan ‘buang-badan’, seakan-akan bukan tanggungjawabnya. Atau memang ada kerjasama dengan mafia kayu yang melakukan pembalakan,” ujar Astrayuda Bangun penuh tandatanya.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumut ini juga menyesalkanpernyataan Kementrian Kehutan (Kemenhut-RI) ada # 3 juta hektar hutan di Sumut. “Apa dasar pernyataan itu diluncurkan, sementara kita tau belum pernah dilakukan pengukuran ulang. Atau hanya membuat penetapan besaran itu asal-asalan saja yang meng-copy paste data masa lalu,” ujar Astrayuda mkeyesalkan.

Hutan lindung Kuta Rakyat di Tanah Karo misalnya, lanjut Astrayuda, bahwa kini telah ribuan hektar telah dirambah yang dilakukan oleh para perambah dengan kedok berbagai tampilan. “Bahkan banyak mereka yang mengatakan bahwa mereka (perambah) seakan telah mendapat persetujuan dan izin dari dinas terkait. Inikan menjadi penuh tandatanya atas statemen Kadis Kehutan Sumut, Harlen Purba beberapa waktu lalu yang tak bisa menindak perambah. Namun sebaliknya akan menguruskan izin perambahan,” ujar Astrayuda menirukan Kadishut Sumut.

Saat ditanya solusi jangka pendek yang harus dilakukan segera untuk mengatasi kebutuhan informasi luas hutan sebenarnya di Sumut, Astrayuda mengatakan bahwa saatnya DPRD Sumut membentuk Pansus Kehutan. Terutama tindakan mendasar untuk kelancaran Dinas terkait melakukan penataan dan inventarisasi keberadaan hutan di Sumut. “Sudah masanya DPRD Sumut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kehutanan sebagai upaya melakukan inventarisasi, berapa sebenarnya hutan yang tertinggal di Sumut,” ujar Astrayuda dengan penuh keyakinan. ***