Minggu, 12 July 2020

Diperlukan Semangat Kerja Keras Kadispenda Baru

Realisasi Pajak Daerah Semester I Pemprovsu Buruk


# soraya, medan

Laporan realisasi semester I, APBD 2016 dan prognosis enam bulan berikutnya yang disampaikan ke DPRD Sumut menyebut bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah (PAD) Pemprovsu pada APBD 2016 sebesar Rp 4.630.468.147.630,- dan baru realisasi semester pertama sebesar Rp 2.208.452.146.369,83.

Menanggapi laporan realisasi semester pertama APBD 2016 tersebut, anggota badan anggaran DPRD SU, Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan bahwa untuk pos pendapatan asli daerah realisasi itu buruk dan pesimis. 

Menurutnya Pemprovsu tidak berkembang sebagaimana mestinya, bahkan bila dilihat perinciannya bahwa pendapatan pajak daerah sebesar Rp 1.839.118.615.245,27, realisasi untuk hasil retribusi daerah sebesar Rp 15.307.900.114,57, realisasi hasil pengelolaan kekeayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 243.083.380.179,- dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 110.942.250.830,99.

"Terkait dengan realisasi PAD yang disebut dalam buku laporan realisasi semester pertama APBD 2016 Pemprovsu, saya sebut buruk dan pesimis. Buruk, karena, realisasi tersebut belum mencapai 70% dari target yang ditetapkan, sehingga kita wajar untuk pesimis terhadap realisasi PAD ini,” ujar anggota fraksi partai Demokrat ini, Senin (29/8/2016).

Bagi saya, lanjutnya lagi, saat ini Dinas Pendapatan Daerah memang harus bekerja keras mengupayakan penerimaan PAD yang lebih besar dan optimis. Lihat saja realisasi semester pertama untuk pendapatan pajak daerah, dari 4,16 triliun rupiah yang dianggarkan ternyata realisasi kutipan pajak ini baru mencapai 1,83 triliun rupiah, masih ada sisa yang belum terkutip sebesar 2,32 triliun rupiah.

“Kondisi ini harus segera diantisipasi oleh pihak Dispenda Pemprovsu, jangan berandai-andai dan menanti, proaktif dan optimis, agar dalam APBD perubahan 2016 target bisa ditingkatkan. Jika melihat angka realisasi semester pertama tersebut, Saya khawatir akan terjadi lagi rasionalisasi target pendapatan (PAD) seperti tahun 2015 lalu, yang jika itu terjadi bisa merugikan kita semua," ujarnya lagi.

Apalagi September mendatang, pemerintah pusat sudah mengingatkan Pemprovsu bahwa akan ada penundaan pembayaran DAU sebesar kurang lebih 290 milyar rupiah. “Keadaan ini akan menyulitkan Pemprovsu jika kepala dinas pendapatan tidak menyambut kebijakan itu dengan upaya kerja keras dan profesional mengutip pajak daerah seperti PKB/BBNKB/PBBKB/Pajak APU dan pajak Rokok dari pemerintah pusat,” paparnya.

Seharusnya Kadispenda yang baru Sarmadan Hasibuan,harus bisa lebih menunjukkan performa baru yang segar dan lebih giat lagi tentunya. Buktikan kinerja bagus, yaitu meningkatkan PAD. Semangat kepala dinas yang baru harus dibuktikan dengan meningkatnya realisasi pajak daerah kita pada tahun 2016 ini, jangan dirasionalisasi lagi targetnya," demikian kata Muhri Fauzi Hafiz, mengakhiri. ***