# jack, medan
Kalangan DPRD Sumut menegaskan,besarnya dana SiLPA (Selisih lebih penggunaan anggaran) Pempropsu pada APBD Sumut TA 2015 yang mencapai Rp536.274.841.422 sebagai bukti buruknya kualitas perencanaan pembangunan di jajaran Pempropsu serta tidak berpihaknya pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan peningkatan infrastruktur.
Hal itu diungkapkan Ketua FP Golkar DPRD Sumut H Wagirin Arman dan Bendahara F-PDI Perjuangan Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (2/8/2016) di DPRD Sumut menanggapi besaran SiLPA TA 2015 yang totalnya mencapai Rp536 miliar lebih. “Dengan tingginya tingkat belanja yang tidak terserap akan berdampak pada besarnya SiLPA tahun berjalan. Dari kelompok belanja tidak langsung terealisasi 96,83% sedangkan pada belanja langsung realisasi hanya 87,34% padahal belanja langsung pada APBD Provinsi Sumut sebesar 28,02% dari total belanja, yang didalamnya terdapat belanja modal yang cuma dianggarkan sebesar 12% dari total belanja,” ujar Baskami.
Menurut Baskami, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengatakan, SiLPA bisa terjadi karena menganut prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, hanya sebagai alasan yang tidak masuk akal. Tapi sudah dipastikan dikarenakan telah terjadi ketidaksinkronan program kerja yang dilaksanakan pada TA 2015 dengan RPJMD atau ada indikasi perencanaan yang tidak cermat, atau ada yang salah terhadap perencanaan.
Berkaitan dengan itu, Baskami mendesak Gubsu untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap SKPD serta perencanaan program maupun implementasi pelaksanaannya secara professional sekaligus melakukan reformasi birokrasi secara maksimal dengan menempatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. “Gubsu jangan main-main terhadap SiLPA ini, segera evaluasi seluruh Kepala SKPD yang memiliki SiLPA tersbesar alias yang tidak menggunakan anggaran yang memang sudah ada., sebab besaran SiLPA salah satu kegagalan dalam perencanaan. Artinya SKPD tidak mampu menyerap anggaran dan perlu dipertanyakan. Tugas Gubsu mengevaluasi SKPD yang tidak mampu menyerap anggaran tersebut," ucap Wagirin.
Ditambahkan Wagirin yang juga anggota Komisi D ini, Gubsu harus meengejar SiLPA ini, apa alasan sehingga anggaran yang tidak terserap oleh SKPD terkait begitu besar. Ini sama artinya, SKPD tidak mampu menjabarkan program Gubsu, sehingga sangat tepat dilalukan evaluasi. "Jika ada alasan kehati-hatian, sebenarnya rakyat tidak mengerti soal kehati-hatian pemerintah dalam menggunakan anggaran. Rakyat hanya tahu kualitas infrastruktur dan pembangunan di Sumut harus meningkat. Kepala SKPD tidak memahami fungsi dan peran di SKPD nya dan tidak bisa menjalankannya program gubernur, perlu segera diganti," jelas Baskami.
Bahkan Baskami secara blak-blakan meminta Gubsu agar SKPD yang memiliki SiLPA terbesar, jangan lagi diberi kesempatan menduduki jabatannya di SKPD, sebab tidak akan mampu mengakurasi data untuk perencanaan pembangunan yang telah ditargetkan Gubsu dalam setiap tahun anggaran. "Copot saja Kepala SKPD dari jabatannya, jika tidak mampu menjalankan program yang telah direncanakan. Anggaran sudah tersedia, tapi tidak dapat dipergunakan. Tentunya rakyat yang rugi tidak dapat menikmati pembangunan,” ujar Baskami seraya menambahkan sangat keliru kalau SKPD beralasan karena kehati-hatian tidak menggunakan anggaran yang telah direncanakan. ***