Sabtu, 15 December 2018

Bayar Utang ke Kab/Kota, OPD Harus Lakukan Rasionalisasi


#jack, medan

 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu mulai melakukan rasionalisasi anggaran pada setiap program atau kegiatan, seperti di OPD Dinas Perhubungan Sumut. Rasionalisasi ini disebut untuk membayar utang dana bagi hasil (DBH) ke kab/kota.

Di Dishub Sumut, dari Rp19 M lebih yang sudah dialokasikan (belanja langsung) di APBD induk, OPD Dinas Perhubungan merasionalisasi sekira 11 persen atau Rp2 M lebih, sehingga anggaran tahun 2018 menjadi Rp17 M lebih. Hal ini terungkap saat Rapat Kerja Komisi D dengan Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (9/10/2018).

Kadishub Sumut M. Zein mengakui, pihaknya melakukan rasionalisasi Sebesar 11 persen dari anggaran belanja langsung Rp19 M. Kegiatan yang dirasionalisasi itu diyakini bisa dilakukan pada tahun 2019. "Seperti UPT ada perubahan nomenklatur, sehingga tidak bisa dilakukan program. Jadi tidam terlalu bermasalah," katanya singkat.

Salahsatu Kabid di Dishub Sumut Agustinus memaparkan, ada sejumlah anggaran yang dirasionalisasikan dalam setiap program dan kegiatan Dishub Sumut. Seperti pada pelayanan administrasi dan perkantoran, dari Rp6.689.984.515, harus dirasionalisasi sebesar Rp99 juta. 

Kemudian, pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran yang dirasionalisasi itu ada pada kegiatan pemeliharaan berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Selanjutnya, studi review tatrawil Provsu.

"Untuk Anggaran dukungan sarana transportasi untuk MTQ Nasional sebesar Rp746.750.000 dan Pengadaan pemasangan tanda sekar di kapal Kawasan Danau Toba Rp53.808.200 dikembalikan semua, " tuturnya.

Selain itu, kegiatan lain yang dirasionalisasi seperti pengadaan dan pemasangan rambu lalulintas termasuk supervisi, pengadaan dan pemasangan delineator termasuk supervisi. Kemudian, kegiatan pengawasan dan penertiban lalulintas angkutan jalan dan pelaksanaan ramp check angkutan umum di terminal.

Mendengar hal ini, anggota Komisi D Burhanuddin Siregar menyebutkan, masih banyak sebenarnya bisa defisiensi pada tahun 2019. Dicontohkannya, penyediaan jasa administrasi keuangan Rp883.680.000. "Ini kegiatan apa? Kalau bisa ini diefisiensi tahun depan. Banyak anggaran yang mubazir," imbuhnya.

Sedangkan Anggota Komisi D lainnya Leonard Samosir menyarankan, Dishub tidak mengorbankan kegiatan atau program yang urgen untuk dirasionalisasi. "Jangan ada program yang sangat penting dilakukan rasionalisasi. Jangan sampai yang ada yang bisa dilaksanakan harus dirasionalisasi," tegasnya.

Dalam paparannya, M. Zein juga menyampaikan tentang perubahan nomenklatur dan wilayah kerja UPT Dishub, yang terjadi pada pertengahan  tahun 2018, menyebabkan tidak dapat terserapnya kegiatan APBD Dishubsu. ***